Protes Dualisme Jabatan, Kantor Dinkes Pegunungan Arfak Digembok

Published on

PEGAF, LinkPapua.id – Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, digembok sebagai bentuk protes atas dualisme jabatan kepala dinas. Aksi itu dilakukan untuk meminta perhatian Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Bupati Pegaf Dominggus Saiba agar segera turun tangan.

“Dua gembok itu bukan pemalangan, tetapi kami pasang sebagai simbol karena ada dua kepala dinas di Dinas Kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pegaf, Andarius Saroi, Kamis (9/10/2025).

Baca juga:  Rakornis BPSDM Papua Barat Bahas Harmonisasi Kebijakan Pengembangan ASN

Andarius mengaku dirinya merupakan kepala dinas definitif yang telah menjabat selama tujuh bulan. Namun, dia merasa tidak diakui karena muncul penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas oleh pemerintah daerah.

“Ada dua kepemimpinan, yaitu ada Plt dan kepala dinas definitif,” ujarnya.

Menurut Andarius, pemasangan gembok itu bukan untuk menghalangi pelayanan, melainkan simbol protes agar ada solusi atas kisruh kepemimpinan di instansinya. Ia menilai kondisi ini perlu segera dimediasi oleh pimpinan daerah.

Baca juga:  Sambut HUT Ke-81 RI, Pemprov Papua Barat Bagikan Bapok dan Bibit Buah di Susweni

“Kami minta Gubernur Papua Barat agar turun menyelesaikan masalah dualisme kepala Dinas Kesehatan di Pegunungan Arfak,” tuturnya.

Andarius menyebut telah menempuh berbagai langkah untuk mencari keadilan. Ia mengaku sudah melapor ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Region XIV, Ombudsman Papua Barat, hingga Bupati Pegaf.

“Dualisme ini menyebabkan program kerja tahun ini tidak maksimal dijalankan, bahkan berpotensi terdapat kelangkaan obat-obatan karena stok obat telah habis,” beber Andarius.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Hadirkan Fasilitas Insinerator Baru di Manokwari, Mampu Olah 150 Kg Limbah B3 per Jam

Dia memperingatkan kondisi itu bisa berdampak besar terhadap layanan kesehatan di 10 distrik dan ratusan kampung di Pegaf. Ia juga menyinggung belum adanya realisasi anggaran di tengah tahun anggaran yang hampir berakhir.

“Soal anggaran sampai saat ini belum tersentuh, sementara beberapa bulan ke depan sudah memasuki akhir pertanggungjawaban anggaran tahun 2025,” bebernya.

LinkPapua.id mengonfirmasi Bupati Pegaf Dominggus Saiba mengenai hal ini. Namun, Saiba belum memberikan keterangan. (*/red)

 

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai...

Pengacara Minta Polisi Terdakwa Pemerkosaan di Manokwari Dibebaskan, Sebut Tuduhan Tanpa Bukti Sah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penasihat hukum meminta majelis hakim membebaskan MA, polisi yang menjadi terdakwa...

Papua Mulai Berperan dalam Kepemimpinan Politik Nasional

FAKFAK, linkpapua.id- Papua mulai menunjukkan peran dalam kepemimpinan politik nasional melalui munculnya sejumlah figur yang...