MANOKWARI, Linkpapua.com – Forum Komunikasi Pencaker Asli Tambrauw (FKPAT) melakukan audensi dengan MRP Papua Barat, beberapa waktu lalu.
Audiensi itu terkait masalah penambahan kuota CPNS 2018 untuk Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai tertutup alias tidak transparan. Hal dinilai FKPAT sebagai salah satu faktor gagalnya Otsus di Papua.
Ketua FKPAT, Paul Baru, menilai kuota tambahan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkab Tambrauw sebanyak 166 orang terkesan tertutup.
“Hal ini yang mendasari kami menyampaikan keluhan warga Tambrauw kepada MRP Papua Barat pokja agama yang membidangi masalah tenaga kerja. Forum meminta MRP turut membicarakan masalah ini, karena kuota tambahan yang diberikan bukan datang sendiri, namun karena ada alasan tuntutan rakyat Papua Barat. Jadi bukan datang sendiri ke Papua,” ungkapnya, Rabu (16/6/2021).
Pada kesempatan itu juga FKPAT menyerahkan dokumen pencaker yang telah dilakukan sampai akhir Desember 2020 dengan jumlah pencaker Tambrauw sebanyak 893 orang. Di mana bisa dilihat di website pencaker https://pencakeraslitambrauw.xyz/.
“Setelah kegiatan audiensi kami mendapatkan kiriman nama-nama kuota tambahan sebanyak 166 orang. Hasil yang keluar tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat Tambrauw,” bebernya.
Sebagai contoh, untuk kuota tenaga distrik yang berijazah SMA. Hasil CPNS yang keluar hampir 80% non Papua. Sedangkan berdasarkan data pencaker Tambrauw yang telah didata FKPAT pencaker asli Tambrauw yang berijazah SMA sebanyak 450 orang, SMK 170 orang.
“Dengan jumlah pencaker berijazah SMA/SMK sebanyak itu masa pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan atau berjuang pasang badan di Jakarta untuk mereka. Banyak tenaga honorer di distrik Anak Tambrauw yang seharusnya mendapatkan kuota tersebut,” jelasnya.
“Saya menilai pemerintah kalau mau kerja benar untuk OAP, test CPNS ijazah SMA 90% harus diberikan ke orang Papua/Tambrauw. Nanti jurusan lain yang kami tidak ada, baru bawa saudara kita dari daerah lain,” tambahnya.
Selain itu, kata Paul, cara kerja pemerintah dengan model seperti ini yang membuat Otsus tidak berjalan maksimal di Papua. Kebijakan yang turun dari Jakarta sudah benar, tetapi implementasi di lapangan tidak sesuai.
“Jadi pemerintah harus kerja benar perhatikan keterwakilan masyarakat dan keseimbangan wilayah di Tambrauw. Tambrauw ini wilayah pemekaran baru, jadi Bupati Tambrauw harus berani pasang badan untuk orang Tambrauw, bukan bicara lain praktik lain. Pemimpin model begini yang buat Otsus gagal,” jelasnya.
Kata dia, hasil yang telah diumumkan tidak berpihak ke orang Tambrauw. Hal itu akan membuat mereka akan melakukan konsolidasi semua basis yang ada untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tambrauw pada 21 Juni mendatang.
“Mari kita bersatu dan bergerak. Jika kita diam akan ditindas. Bangun dari tidur, hilangkan perbedaan mari kita tuntut hak kita. Pemimpin di Tambrauw sudah cukup kita mengerti mereka waktunya bangkit dan lawan. Bersihkan kerja-kerja kotor di Tambraw ini,” tegasnya. (LP2/red)
