Tuduhan EO “Sarang Korupsi” Dinilai Bertentangan dengan Arah Kebijakan Presiden

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menyebut industri event organizer (EO) sebagai “sarang korupsi” menuai reaksi dari berbagai kalangan. Kritik tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong ekonomi kreatif, UMKM, dan industri berbasis kreativitas sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga:  Kemenkumham PB Pastikan Tak Ada Pekerja WNA di Tambang Emas Ilegal

Ketua DPW Gekrafs Papua Barat Kristofel menilai pernyataan Said Didu sebagai logika yang sesat dan berbahaya karena dapat merusak citra industri kreatif.

“Dalam arah kebijakan Presiden Prabowo justru menempatkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung penciptaan lapangan kerja baru. Sehingga narasi yang menyudutkan industri EO secara menyeluruh bisa berdampak buruk terhadap jutaan pekerja kreatif di lapangan,”ujarnya Sabtu (4/4/2026).

Baca juga:  Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Usai Serangan Israel-AS

Dikatakannya, Industri Event Organizer (EO) adalah industri yang jelas-jelas menggerakkan ekonomi bangsa.

Menurutnya industri EO bukan beban anggaran negara, melainkan salah satu sektor yang memberi dampak besar terhadap perekonomian.

Baca juga:  Kodim 1806/Teluk Bintuni Resmi Dipimpin Letkol Yan Doli Simanjuntak

“Melalui pesan Presiden Prabowo negara harus hadir melindungi sektor-sektor produktif yang membuka lapangan pekerjaan dan memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Industri ini termasuk salah satu sektor yang harus dijaga, bukan justru dilemahkan dengan stigma negatif,”tegas dia.(LP3/Red)

Latest articles

Polda Papua Barat Gelar Bimtek KIP, Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Informasi...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar Bimbingan Teknis KIP dan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di Polda Papua Barat. Kegiatan ini diinisiasi Divisi Humas...

More like this

Polda Papua Barat Gelar Bimtek KIP, Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar Bimbingan Teknis KIP dan Uji Konsekuensi Informasi Yang...

Haryono MK May Pimpin Pansus LKPJ Bupati Manokwari Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk...

DPRK Manokwari Bahas Hasil Monitoring LKPJ Bupati 2025, Setiap Komisi Sampaikan Rekomendasi

MANOKWARI, Linkpapua.id– DPRK Manokwari menggelar pertemuan dengan agenda penyampaian hasil monitoring terhadap Laporan Keterangan...