SORONG, Linkpapua.com – Legislator DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, merespons sentilan Wali Kota (Walkot) Sorong, Lambert Jitmau, yang menyebut para wakil rakyat di provinsi dari dapil Sorong tidak pernah memperjuangkan anggaran untuk daerahnya.

Lambert melontarkan sentilan itu saat membawakan sambutan pelepasan 108 calon jemaah haji (CJH) Kota Sorong di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Senin (27/6/2022). Gazam turut hadir pada kesempatan ini.

Lambert pada satu momentum menyentil Gazam dan 12 anggota DPR Papua Barat dapil Kota Sorong selama ini tidak pernah memperjuangkan anggaran untuk Kota Sorong.

Gazam yang dimintai tanggapan terkait perihal ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wali Kota Sorong tidak beretika dan tidak berdasar.

“Iya saya sampaikan bahwa penyampaian Wali Kota tersebut sangatlah tidaklah etis dan tidak mendasar. Beliau melontarkan pernyataan tersebut tidak pada tempatnya,” ucap Gazam.

Kalaupun Lambert punya sentimen pribadi, kata dia, tidak seharusnya disampaikan dengan cara seperti itu. “Karena beliau sudah menyampaikan di depan forum terbuka, itu secara tidak langsung beliau sengaja mengajak perang dengan kami. Ini berhubungan dengan nama baik kami,” tegasnya.

Gazam menduga pernyataan Lambert ini berkaitan dengan lontaran dirinya soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai Kota Sorong yang beberapa waktu lalu sempat viral di media.

“Mestinya sebagai seorang bapak yang bijak harusnya bersyukur karena ada seorang sahabat baik yang mengingatkan beliau tentang hal itu. Kalau pernyataan saya itu juga dianggap salah, ya, sudahlah. Tidak terlalu penting juga bagi daya, kok. Nanti kita lihat di 2024 saja,” kata Gazam yang juga Ketua DPW PKB Papua Barat.

Gazam pun menegaskan bahwa selama ini dirinya bersama legislator lainnya telah banyak menjalankan program yang pro rakyat untuk Kota Sorong.

“Selama ini banyak program pro rakyat yang setiap saat kami turunkan tepat sasaran menyasar mereka-mereka yang membutuhkan. Apakah itu bukan uang dari provinsi, kah? ketus Gazam dengan nada kesal.

“Ataukah yang beliau maksud anggaran haji karena bertepatan dengan momen pelepasan haji tadi? Nah, itu tidak ada hubungan dengan kami di provinsi karena yang namanya anggaran haji itu menjadi tanggung jawab siapa pun yang mau naik haji. Terkecuali biaya operasional lain di luar dari pada itu,” imbuhnya. (LP2/Red)