MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021. Ini adalah WTP kedelapan yang diraih beruntun oleh Papua Barat.
Hal ini disampaikan Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dr Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Selasa (10/5/2022).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Papua Barat tahun 2021 telah sesuai standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material dan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Dengan dasar tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan pemerintah daerah Papua Barat tahun 2021,” ujarnya.
Pius mengungkapkan, WTP diberikan atas dasar kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan perolehan opini WTP merupakan kebanggaan bagi semua. Meski pemerintah masih harus menyelesaikan cukup banyak permasalahan terutama penatausahaan aset tetap, kurangnya pemahaman penerimaan dana hibah dan bansos, namun semua bisa dilewati.
“Tantangan ini harus kita lewati bersama untuk itu saya sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar mencermati dan dapat menindaklanjutinya,” ujarnya.
Dominggus menyampaikan terima kasih kepada pimpinan OPD, pimpinan dan anggota DPR Papua Barat dan pimpinan dan anggota MRP Papua Barat yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik.
Menurutnya, ke depan pemprov akan terus berupaya melakukan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena berkat kerja sama semua pihak sehingga memperoleh opini WTP yang kedelapan kalinya.(LP9/Red)
