MANOKWARI, linkpapua.com – Kabupaten Manokwari Selatan genap berusia 9 tahun, Selasa hari ini (16/11/2021). Berbagai capaian telah ditoreh. Namun masih ada setumpuk pekerjaan rumah.

“Ibaratnya kalau dianalogikan, Kabupaten Mansel ini seperti anak yang baru duduk di bangku kelas 3 SD. Penuh keterbatasan.
Sehingga sepantasnya mendapatkan banyak dukungan,” ujar Bupati Mansel Markus Waran, dalam upacara HUT ke-9 Mansel, Selasa (16/11/2021).

Markus mengungkapkan, Mansel menoreh pertumbuhan ekonomi cukup baik sebelum pandemi. Namun kemudian mengalami kontraksi setahun terakhir.

Namun dari banyak sisi, Mansel berhasil memperbaiki beberapa indikator. Di antaranya populasi kemiskinan dengan tren membaik. Dan angka pendapatan per kapita yang tumbuh.

“Pertumbuhan ekonomi kita selama 3 tahun berturut-turut sebesar 4,48 % pada 2018. Kemudian meningkat menjadi 6,95% di 2019. Lalu mengalami perlambatan pada 2020 sebesar 4,34%,” terang Markus.

Lalu dari sisi pendapatan perkapita mencatat kenaikan. Tahun 2018 sebesar Rp32.076.000 dan di 2019 meningkatkan menjadi Rp34.197.000,

Begitu juga angka kemiskinan mengalami tren menurun menjadi 29.94% pada 2019. Dan pada 2020 menurun Lagi menjadi 28,88%.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manokwari Selatan berturut-turut sebesar 58,84% tahun 2018, meningkatkan sebesar 1,50% menjadi 59,72% pada 2019. Dan meningkat menjadi 59,84% di 2020. Ada kenaikan 0,16%. Sedangkan tingkat pengganguran terbuka sebesar 1,61%,” papar Markus.

Meski indikator makro mengalami peningkatan sebut Markus, namun capaian ini masih butuh kerja keras. Kata dia, pembangunan harus didorong agar melibatkan semua pihak.

“Karena pembangunan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun harus ada keterlibatan semua komponen,” katanya.

Wagub PB: Butuh Percepatan Pembangunan

Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani mengatakan, hari ini Manokwari Selatan sampai di usia 9 tahun karena perjuangan bersama. Tantangan Mansel sangat komplek. Terutama soal kesejahteraan yang harus dihadirkan bagi rakyat.

“Pemerintah harus memastikan hak-hak rakyat terpenuhi. Terutama di masa pandemi ini,” katanya.

Lakotani mengungkapkan, PB masih di peringkat 33 dalam dalam percepatan
pembangunan. Ini karena masih adanya persoalan mendasar yang dihadapi. Yakni rendahnya capaian IPM.

“Karena itu kita perlu percepatan pembangunan. Di mana masyarakat harus mendukung hasil pembangunan dengan baik. Kualitas SDM juga harus terus kita dorong. Agar kita bisa mencapai torehan yang lebih baik di semua sektor,” katanya. (LP2/red)