Ormas-LSM di Bintuni Tak Beri Laporan Penerimaan Hibah Bisa Dijerat Hukum

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Teluk Bintuni mengingatkan tiap ormas dan LSM yang menerima bantuan hibah dari pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Mereka yang tak mampu memenuhi kewajiban ini akan berhadapan risiko hukum.

Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, saat menjadi pemateri pada bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi penerima bantuan hibah di aula Kantor Kemenag Teluk Bintuni, Distrik Bintuni Timur, Rabu (13/12/2023).

Bimtek menghadirkan dua narasumber, yakni Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, dan Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan.

Baca juga:  Pemkab Bintuni Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabel, 53 OPD Ikut Bimtek

Staf Ahli Bupati Teluk Bintuni Bidang Perikanan, Yohanis R. Manobi, menegaskan pencegahan penyalahgunaan dana hibah yang disalurkan pada tiap ormas maupun organisasi lainnya, mengacu dan telah diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Permendagri Nomor 123/2018 tentang Hibah bagi Ormas yang Bersumber dari APBD.

Ia berharap seluruh peserta bimtek dapat menyimak penyampaian materi narasumber sehingga saat menyusun pelaporannya dapat sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.

Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, menekankan penyaluran anggaran hibah bagi ormas harus juga mengacu pada syarat ketentuannya, seperti yang telah ditentukan pada pasal 7 ayat 2 Permendagri Nomor 123 Tahun 2018. Kemudian, ormas yang bersangkutan harus terdaftar di Badan Kesbangpol setempat.

Baca juga:  579 Personel Kodam Kasuari Naik Pangkat, Kasdam Bicara Tanggung Jawab

Bila penerima hibah tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan anggaran hibah yang telah di terima, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum, yakni pasal 3 UU Tipikor, pasal 4 UU Tipikor berkaitan pengembalian kerugian keuangan negara tanpa menghapuskan proses jalannya hukum.

Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan, berharap agar seluruh penerima dana hibah dapat menyusun pelaporan sesuai isi pengajuan yang telah di ajukan ke pemerintah daerah sehingga tidak melenceng dari peruntukkannya.

Baca juga:  Phapeda Gandeng Pemkab Bintuni Kelola Sampah Bernilai Ekonomis

140 Ormas Terdaftar Terima Hibah

Kasubsi Organisasi Sosial dan Politik Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Ikaros Dimar, menyampaikan giat ini bertujuan memberikan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan keuangan organisasi yang bersumber dari dana hibah secara baik dan benar. Selain itu, peruntukannya juga harus sesuai program kerja dari tiap ormas atau lembaga lainnya.

“Ada sekitar 140 ormas yang telah terdaftar di Badan Kesbangpol Teluk Bintuni yang tentunya telah menerima aliran dana hibah dari pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Sangat penting untuk menyusun pelaporannya kemudian dapat diserahkan di Kesbangpol,” terangnya. (LP5/Red)

Latest articles

PAD Hanya Rp160,17 Miliar, Fraksi Golkar DPRK Manokwari Minta Basis Pajak...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari meminta Pemkab Manokwari memperluas basis pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan itu...

Suny Syamsu Terpilih Pimpin Golkar Kaimana

More like this

PAD Hanya Rp160,17 Miliar, Fraksi Golkar DPRK Manokwari Minta Basis Pajak Diperluas

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari meminta Pemkab Manokwari memperluas basis pajak...

Yohanis Manibuy Sambut Kajati Papua Barat, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

MANOKWARI, Linkpapua.id- Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., menyambut langsung kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua...

Fraksi Nasional DPRK Manokwari Desak Pembenahan APBD, PAD hingga Belanja Disorot

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari mendesak Pemkab Manokwari membenahi pengelolaan keuangan...