Ormas-LSM di Bintuni Tak Beri Laporan Penerimaan Hibah Bisa Dijerat Hukum

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Teluk Bintuni mengingatkan tiap ormas dan LSM yang menerima bantuan hibah dari pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Mereka yang tak mampu memenuhi kewajiban ini akan berhadapan risiko hukum.

Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, saat menjadi pemateri pada bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi penerima bantuan hibah di aula Kantor Kemenag Teluk Bintuni, Distrik Bintuni Timur, Rabu (13/12/2023).

Bimtek menghadirkan dua narasumber, yakni Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, dan Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan.

Baca juga:  Wakil Bupati Teluk Bintuni Lepas Keberangkatan Paket Bantuan Korban Kebakaran Borobudur

Staf Ahli Bupati Teluk Bintuni Bidang Perikanan, Yohanis R. Manobi, menegaskan pencegahan penyalahgunaan dana hibah yang disalurkan pada tiap ormas maupun organisasi lainnya, mengacu dan telah diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Permendagri Nomor 123/2018 tentang Hibah bagi Ormas yang Bersumber dari APBD.

Ia berharap seluruh peserta bimtek dapat menyimak penyampaian materi narasumber sehingga saat menyusun pelaporannya dapat sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.

Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, menekankan penyaluran anggaran hibah bagi ormas harus juga mengacu pada syarat ketentuannya, seperti yang telah ditentukan pada pasal 7 ayat 2 Permendagri Nomor 123 Tahun 2018. Kemudian, ormas yang bersangkutan harus terdaftar di Badan Kesbangpol setempat.

Baca juga:  Wabup Teluk Bintuni Titip Harapan Penegakan Hukum ke Kajari Baru

Bila penerima hibah tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan anggaran hibah yang telah di terima, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum, yakni pasal 3 UU Tipikor, pasal 4 UU Tipikor berkaitan pengembalian kerugian keuangan negara tanpa menghapuskan proses jalannya hukum.

Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan, berharap agar seluruh penerima dana hibah dapat menyusun pelaporan sesuai isi pengajuan yang telah di ajukan ke pemerintah daerah sehingga tidak melenceng dari peruntukkannya.

Baca juga:  Bupati Manokwati Minta Komunitas Suku-Suku Tak Dijadikan Panggung Politik

140 Ormas Terdaftar Terima Hibah

Kasubsi Organisasi Sosial dan Politik Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Ikaros Dimar, menyampaikan giat ini bertujuan memberikan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan keuangan organisasi yang bersumber dari dana hibah secara baik dan benar. Selain itu, peruntukannya juga harus sesuai program kerja dari tiap ormas atau lembaga lainnya.

“Ada sekitar 140 ormas yang telah terdaftar di Badan Kesbangpol Teluk Bintuni yang tentunya telah menerima aliran dana hibah dari pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Sangat penting untuk menyusun pelaporannya kemudian dapat diserahkan di Kesbangpol,” terangnya. (LP5/Red)

Latest articles

Warga Aifat Timur Tagih Pemkab Maybrat Perbaiki Jalan Rusak Berat

0
MAYBRAT, LinkPapua.id – Warga Aifat Timur Raya menagih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya (PBD), terkait perbaikan infrastruktur jalan yang rusak berat....

More like this

Kodim Manokwari Kejar Pembangunan 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kodim 1801/Manokwari mengejar pembangunan 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di...

Petugas Terbatas, Dinas PKHP Manokwari Gandeng Relawan Periksa Hewan Kurban

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (PKHP) Kabupaten Manokwari, Papua Barat,...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...