Kejari Teluk Bintuni Tunda Penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah KPU    

Published on

TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Jusak E Ayomi menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi dana hibah KPU Teluk Bintuni. Jusak menyebut, kasus ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Hanya saja, penanganan perkara harus ditunda hingga selesainya seluruh tahapan Pilkada 2024. Jusak mengatakan, penundaan sementara sesuai dengan instruksi Kejagung.

“Penundaan sementara perkara hibah KPU Bintuni karena beberapa faktor. Salah satunya adalah momentum tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedang berlangsung,” terang Jusak, Senin (2/9/2024).

Baca juga:  HPSN 2024, Pj Gubernur Ali Baham Soroti Sampah Plastik di Teluk Sawaibu: Butuh Penanganan Bersama

Jusak menambahkan, pihaknya mengikuti imbauan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang menginstruksikan agar Kejaksaan Negeri menunda penanganan perkara yang berkaitan dengan lembaga Pemilu. Ini juga sejalan dengan arahan Jaksa Agung selama masa Pemilu.

“Dengan menunda sementara waktu, kami berharap proses tahapan Pilkada tidak terganggu. Penanganan perkara ini akan dilanjutkan kembali setelah Pilkada serentak 2024 selesai,” ujar Jusak.

Baca juga:  Andrianus Mansim Lanjut Reses di Arowi, Warga Ngadu Soal Kenakalan Remaja 

Jusak menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah bentuk penghentian perkara. Melainkan penundaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pedoman dari Jaksa Agung terkait penanganan perkara tertentu selama masa Pemilu.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses demokrasi tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berlangsung,” katanya.

Baca juga:  Finalisasi Propemperda 2025, DPR PB Minta OPD Usulkan Perda Prioritas

Sementara itu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Dicky Martin Saputra menambahkan khusus penanganan tindak pidana tipikor selain yang telah di sampaikan oleh Kejari, juga harus melihat sejumlah variabel. Seperti tepat momentumnya, tepat penanganannya, tepat situasinya,” tuturnya.

Sehingga penanganan perkara tersebut sementara waktu dipending hingga selesainya Pemilukada serentak.(LP5/Red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

Wabup Joko Luncurkan Buku 13 Cerita Rakyat 7 Suku Bintuni, Dorong Jadi Bacaan Sekolah

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meluncurkan buku Antologi...

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...

Brigjen Sulastiana Akhiri Masa Tugas di Papua Barat, Sampaikan Pesan Moral ke Personel

MANOKWARI, Linkpapua.id-Mengakhiri masa tugas dan pengabdian, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si.,...