Sidang Praperadilan Korupsi Jalan Mogoy-Merdey Papua Barat Ditunda, Kajati Mangkir

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Sidang praperadilan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan jalan Mogoy-Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, ditunda. Penyebabnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat selaku termohon tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Manokwari, Rabu (12/3/2025).

Hakim tunggal Carolina Awi yang memimpin sidang akhirnya menunda jalannya persidangan hingga Selasa (18/3/2025) pekan depan. “Tadi kita tunggu sampai sore jam 4 termohon tidak datang sidang sehingga kita menunda sidang hari Selasa (pekan depan),” ujar Humas PN Manokwari, C Awi.

Baca juga:  Sengkarut Tambang Emas Ilegal, DPR PB Tawarkan Pemkab Duduk Bersama

Sidang praperadilan ini diajukan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yakni Beatrick SA Baransano, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Papua Barat, serta Naomi Kararbo, yang bertindak sebagai bendahara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Desember 2024 karena diduga mencairkan anggaran proyek sebesar Rp8,5 miliar.

Kuasa hukum para pemohon, Yan Christian Warinussy, menyesalkan ketidakhadiran Kajati Papua Barat dalam sidang praperadilan ini. “Kepala Kejaksaan Tinggi selaku termohon sudah dipanggil secara patut, namun tidak hadir (mangkir) tanpa alasan hukum,” katanya.

Baca juga:  Hermus Sebut Kehadiran SMA di Amban untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Yan menegaskan, pemanggilan terhadap Kajati Papua Barat telah dilakukan sesuai prosedur melalui relaas panggilan yang diantar juru sita Fransiskus May pada Jumat (7/3/2025). Oleh karena itu, dia berharap agar pada agenda pembacaan permohonan praperadilan pekan depan, pihak termohon dapat hadir dan memberikan klarifikasi atas penetapan status tersangka kliennya.

Menurut Yan, kliennya tidak menerima langkah Kajati Papua Barat yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Bahkan, dia menyebut kedua tersangka sama sekali tidak menerima aliran dana terkait proyek peningkatan halan Mogoy-Merdey yang bersumber dari Anggaran Dinas PUPR Papua Barat 2023.

Baca juga:  DPRK Manokwari Kebut 19 Ranperda Tahun ini, Ada Soal Miras

Sementara itu, Kepala Kajati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Abun Hasbulloh Syambas, saat dikonfirmasi hanya menyebut bahwa pihaknya masih melakukan persiapan. “Masih dipersiapkan,” singkatnya.

Kasus dugaan korupsi proyek jalan ini menyeret enam tersangka, termasuk dua bendahara, Kepala Dinas PUPR Papua Barat, dua konsultan, serta seorang yang diduga kontraktor. Saat ini, Beatrick dan Naomi masih ditahan di Lapas Wanita Kelas III Manokwari. (LP2/red)

Latest articles

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Gubernur...

More like this

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

BKPP Teluk Bintuni Serahkan 100 Peserta Latsar ke Brigif 26/Gurana Piarawaimo

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...