Sidang Praperadilan Korupsi Jalan Mogoy-Merdey Papua Barat Ditunda, Kajati Mangkir

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Sidang praperadilan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan jalan Mogoy-Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, ditunda. Penyebabnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat selaku termohon tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Manokwari, Rabu (12/3/2025).

Hakim tunggal Carolina Awi yang memimpin sidang akhirnya menunda jalannya persidangan hingga Selasa (18/3/2025) pekan depan. “Tadi kita tunggu sampai sore jam 4 termohon tidak datang sidang sehingga kita menunda sidang hari Selasa (pekan depan),” ujar Humas PN Manokwari, C Awi.

Baca juga:  Sidang Praperadilan Yan Yoteni: PH Sebut Kasus Harusnya Ditangani APIP

Sidang praperadilan ini diajukan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yakni Beatrick SA Baransano, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Papua Barat, serta Naomi Kararbo, yang bertindak sebagai bendahara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Desember 2024 karena diduga mencairkan anggaran proyek sebesar Rp8,5 miliar.

Kuasa hukum para pemohon, Yan Christian Warinussy, menyesalkan ketidakhadiran Kajati Papua Barat dalam sidang praperadilan ini. “Kepala Kejaksaan Tinggi selaku termohon sudah dipanggil secara patut, namun tidak hadir (mangkir) tanpa alasan hukum,” katanya.

Baca juga:  Polri dan Jurnalis Bagikan 1.500 Takjil kepada Masyarakat di Sekitar Mabes Polri

Yan menegaskan, pemanggilan terhadap Kajati Papua Barat telah dilakukan sesuai prosedur melalui relaas panggilan yang diantar juru sita Fransiskus May pada Jumat (7/3/2025). Oleh karena itu, dia berharap agar pada agenda pembacaan permohonan praperadilan pekan depan, pihak termohon dapat hadir dan memberikan klarifikasi atas penetapan status tersangka kliennya.

Menurut Yan, kliennya tidak menerima langkah Kajati Papua Barat yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Bahkan, dia menyebut kedua tersangka sama sekali tidak menerima aliran dana terkait proyek peningkatan halan Mogoy-Merdey yang bersumber dari Anggaran Dinas PUPR Papua Barat 2023.

Baca juga:  Pendeta RJM: Bebaskan Saya, Saya Alami Tekanan Batin

Sementara itu, Kepala Kajati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Abun Hasbulloh Syambas, saat dikonfirmasi hanya menyebut bahwa pihaknya masih melakukan persiapan. “Masih dipersiapkan,” singkatnya.

Kasus dugaan korupsi proyek jalan ini menyeret enam tersangka, termasuk dua bendahara, Kepala Dinas PUPR Papua Barat, dua konsultan, serta seorang yang diduga kontraktor. Saat ini, Beatrick dan Naomi masih ditahan di Lapas Wanita Kelas III Manokwari. (LP2/red)

Latest articles

BPJS Ungkap ‎Biaya Penyakit Jantung Tembus Rp100 Triliun, Dorong Deteksi Dini...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan penyakit jantung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menembus lebih dari Rp100 triliun sepanjang 2015-2025. BPJS Kesehatan...

More like this

‎Jangan Tunggu Sakit, BPJS Kesehatan Ingatkan Personel Polda Papua Barat Cek Status JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan mengingatkan personel Polda Papua Barat memastikan status kepesertaan Jaminan...

Mediasi Gugatan BKMT Papua Barat Buntu, para Pihak Diminta Lengkapi Berkas

MANOKWARI, LinkPapua.id – Mediasi gugatan Fitri Arniati terkait kepengurusan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)...

DPRP-Pemprov Papua Barat Sepakati KUA-PPAS APBD-P 2026, Tekankan Output-Outcome

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat bersama Pemprov Papua Barat menyepakati KUA dan PPAS...