Ketua DPR Papua Barat Desak Pembangunan Kantor Baru Masuk Program Prioritas Daerah

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mendesak agar pembangunan kantor baru DPRPB masuk dalam program prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua Barat. Dia menegaskan bahwa gedung baru yang representatif merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda pada periode 2024–2029.

“Selama ini (periode 2019-2024), sudah lima tahun. Kali ini periode 2024-2029, ini sudah berjalan hampir memasuki hampir satu semester. Sudah lebih dari lima tahun kita melaksanakan tugas tanpa adanya kantor yang representatif,” ujar Wonggor, Senin (21/4/2025).

Baca juga:  APBD Perubahan Papua Barat Terancam Molor, TAPD 3 Kali Tak Gubris DPR

Dia menilai, ketiadaan kantor permanen menjadi hambatan serius dalam menunjang aktivitas kelembagaan, seperti rapat maupun sidang dewan. Hingga kini, berbagai pertemuan DPR Papua Barat yang melibatkan lebih dari 10 orang masih harus dilangsungkan di hotel karena keterbatasan fasilitas kantor sementara yang berstatus pinjam di kompleks perkantoran Arfai.

Baca juga:  Trabas dan Enduro 2025 di Papua Barat Dilepas Gubernur Dominggus, Diikuti 400 Peserta

“Lebih dari lima tahun ini kita selalu laksanakan pertemuan (rapat) di hotel. Untuk periode 2024-2029 ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus sudah memulai melanjutkan tahapan kantor DPR Papua Barat yang sudah ada,” katanya.

Wonggor juga mendorong agar pembangunan bisa dimulai dengan melanjutkan proses peletakan batu pertama yang sempat dilakukan oleh Gubernur Dominggus Mandacan di akhir masa jabatan periode sebelumnya. Lokasi tersebut berada di Distrik Manokwari Selatan, tidak jauh dari kawasan perkantoran gubernur.

Baca juga:  DPR Papua Barat Minta Pemprov Segera Sampaikan Materi RAPBD-P 2021

Dia menekankan bahwa proses pembangunan harus segera dilanjutkan pada tahun anggaran 2025, baik melalui APBD perubahan maupun APBD induk 2026.

“Lokasi kantor bisa yang sudah ada atau lokasi baru juga bisa, tetapi harus berada di wilayah Manokwari Selatan. Kita harus tetap memulai proses pembangunannya di tahun ini,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...