Fraksi PDIP Papua Barat Soroti PAD Lemah, Desak Pemprov Genjot Pajak

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDIP DPR Papua Barat menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan APBD 2024. Mereka mendesak Pemprov Papua Barat lebih serius menggenjot retribusi dan pajak.

Juru Bicara Fraksi PDIP Irsan Lie mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, laporan keuangan Papua Barat 2024 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat.

Baca juga:  4 Rekomendasi Panja LKPj Gubernur PB, Dari Pengangguran Sampai DOB

“Mendapat opini WDP masuk dalam kategori baik namun, menjadi catatan pemerintah daerah agar tahun berikutnya dapat memperhatikan catatan BPK dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024,” ujar Irsan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang III di Hotel Aston Niu, Manokwari, Sabtu (6/9/2025) malam.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Kenang Mendiang Hendrik Runaweri: Rimbawan yang Mengabdi Penuh Dedikasi

Irsan menyebut dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 belum mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menilai perencanaan anggaran harus tepat dan terukur agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat.

Menurutnya, PAD Papua Barat 2024 masih belum maksimal. Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar target pendapatan bisa tercapai.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengingatkan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi DPR atas hasil pemeriksaan BPK. Irsan mencatat ada 21 temuan utama yang harus ditindaklanjuti dengan serius.

Baca juga:  Hadiri World Economic Forum, Mendag Lutfi: Target Indonesia, Pulihkan Ekonomi Dunia

“Hal ini perlu karena bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik, mendorong perbaikan sistemik di seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...