TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Dugaan pungutan liar terhadap guru penerima tunjangan khusus di Teluk Bintuni, Papua Barat, mencuat setelah oknum operator Dikbudpora berinisial S disebut meminta setoran lewat nomor rekening. Modus ini diduga berlangsung lama dan menyasar guru-guru di daerah terpencil.

“Yang pernah disampaikan ke saya seperti itu. Dia kasih nomor rekening, bilang minta bantuan untuk bangun tempat ibadah,” ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya, Kamis (20/11/2025).

Guru tersebut menyebut pungutan diminta dengan dalih bantuan pembangunan tempat ibadah. Nilainya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per orang.

Sumber lain menyebut S melakukan pungli hampir ke seluruh guru, terutama guru 3T penerima tunjangan khusus. Mereka mengaku takut bersuara meski praktik itu sudah lama terjadi.

“Infonya S itu pungli hampir semua guru, terutama yang daerah 3T mereka yang punya tunjangan khusus. Belum lagi tunjangan sertifikasi dan tunjangan guru. Kasihan semua guru mengeluh, tapi takut,” kata sumber itu.

Dalam klarifikasinya, S membantah meminta uang kepada guru penerima tunjangan. Namun, dia tidak menampik pernah menerima uang dari mereka.

S mengaku tidak tahu terkait nomor rekeningnya yang beredar di kalangan guru. Dia menyebut nomor itu hanya diberikan kepada kepala sekolah yang menggunakan jasanya di luar tugas kedinasan.

“Ada sekitar 18 kepala sekolah yang menggunakan jasa saya untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Kalau itu saya memang menerima uang jasa di luar kedinasan. Tapi kalau dari guru-guru, saya tidak pernah meminta,” ucap S.

Kepala Dikbudpora Bintuni, Henry D Kapuangan, menyesalkan jika dugaan pungli tersebut benar terjadi. Dia menegaskan komitmen memperbaiki integritas Dinas Pendidikan.

“Tadi saya sudah panggil guru yang ada di daerah terpencil. Saya tanya, apa benar S ini ada minta-minta uang, dia bilang tidak pernah,” ungkapnya.

Anggota DPRK Teluk Bintuni, Roy Marthen Masyewi, membenarkan praktik pungli sudah lama terdengar. Dia berharap laporan terbaru menjadi momentum pembenahan.

“Sudah lama seperti itu. Kalau memang sekarang ada yang berani bersuara, ya jadikan momen ini sebagai awal pembenahan di Dinas Pendidikan,” tuturnya.

Roy menegaskan guru yang berani bersuara tidak boleh diintimidasi. Dia meminta dinas mendukung mereka demi perbaikan instansi.

“Jangan malah sebaliknya. Ketika muncul informasi seperti ini, justru dicari tahu siapa yang membocorkan? Kemudian dipanggil, disanksi. Tidak seperti itu. Kalau Kepala Dinas Pendidikan memiliki komitmen memperbaiki citra dan pelayanan di dinas, guru-guru yang berani bersuara seperti ini harus didukung, dilindungi,” tegasnya. (LP5/red)