Pemilik Hak Ulayat Datangi DPRK Manokwari, Pertanyakan Progres Perizinan Pertambangan Rakyat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.id– Sejumlah masyarakat adat dan perwakilan pemilik hak ulayat yang selama ini wilayahnya menjadi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI) di distrik Wasirawi dan sekitarnya, beraudiens dengan DPRK Manokwari pada Kamis (29/1/2026) di kantor DPRK Manokwari. Kehadiran masyarakat tersebut didampingi oleh Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Papua Barat. Selain itu turut hadir perwakilan dari pemprov Papua Barat dan pemkab Manokwari.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh anggota DPRK Manokwari Haryono.M.K. May.”Kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat serta sudah sejauh mana proses perizinan Pertambangan rakyat itu,”ujar May.

Baca juga:  JPU Sebut Mantan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso 3 Kali Serahkan Uang ke Tim BPK

Perwakilan masyarakat adat yang hadir Yermia Inyomusi dihadapan anggota dewan meminta adanya jaminan dari pemerintah selama proses perizinan tersebut diproses oleh pemerintah.” Kami meminta adanya jaminan dari pemerintah ke masyarakat. Kami juga butuh makan,”ungkapnya.

Sementara Pemprov Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Sammy Saiba menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada perizinan pengelolaan pertambangan oleh masyarakat. Disisi lain, akibat aktivitas PETI selama ini sudah menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar kawasan tersebut.

Baca juga:  Kagumi Keunikan Museum Fasharkan TNI AL, Hermus Tulis Pesan Peradaban

“Gubernur sudah menyurat kepada seluruh bupati di Papua Barat terkait pengusulan lokasi pertambangan termasuk Bupati Manokwari. Kita masih menunggu data dari pemkab Manokwari. Padahal pemerintah provinsi Papua Barat merupakan leading sektor dalam proses legalitas pengusulan WPR ke pemerintah pusat,”ungkap dia.

Baca juga:  FIFA Resmi Pilih Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Dijelaskan Saiba, Gubernur Papua Barat mengarahkan pengelolaan tambang emas dikelola oleh masyarakat. Termasuk dalam penyiapan Pergub sebagai aturan teknis instrumen pembinaan dan koordinasi lintas sektor.

Dari pertemuan tersebut, DPRK Manokwari mendorong agar pemerintah daerah Manokwari menyiapkan data-data yang diperlukan dalam pengurusan perizinan Pertambangan rakyat. Pasalnya pasca RDP Bupati Manokwari dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu belum menunjukan progres yang signifikan.(LP3/Red)

Latest articles

Pemprov Papua Barat Target Raih Opini WTP, Komitmen Selesaikan Temuan BPK

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah. Pemprov memastikan seluruh temuan Badan...

More like this

BKPP Teluk Bintuni Serahkan 100 Peserta Latsar ke Brigif 26/Gurana Piarawaimo

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...

Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Kebakaran di Jayapura

JAYAPURA, Linkpapua.id- Pertamina Patra Niaga gerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat Dok 08 Jayapura...