JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini untuk memperluas akses legal bagi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya mineral di wilayah mereka.
Usulan perluasan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan WPR tahun 2022 yang sebelumnya hanya mencakup Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama. Koordinasi dilakukan dalam rapat bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
“Penetapan ini berlaku lima tahun. Jika akan direvisi, sebaiknya kita pelajari lebih lanjut, kemudian dalam rapat bupati ditawarkan kepada kabupaten yang belum memiliki WPR untuk diusulkan,” ujar Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa.
Melkias menjelaskan setiap kabupaten yang ingin mengusulkan WPR baru wajib melakukan pemetaan wilayah secara mendalam sebagai bahan evaluasi. Hasil rekomendasi dari rapat para bupati tersebut nantinya akan menjadi basis bagi pemerintah provinsi untuk mengusulkan revisi surat keputusan (SK) ke kementerian terkait.
“Karena itu, perlu ada penyesuaian status kawasan menjadi hutan produksi agar bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pertambangan rakyat,” jelasnya.
Penyesuaian status kawasan menjadi dinilai penting lantaran sejumlah lokasi usulan baru masih terjebak dalam status hutan lindung dan hutan konservasi. Pemprov Papua Barat kini tengah mengupayakan sinkronisasi aturan agar lokasi-lokasi potensial tersebut dapat dialihkan menjadi hutan produksi.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sendiri dilaporkan memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah daerah dalam menata pertambangan rakyat. Melalui revisi ini, pemerintah berharap aktivitas tambang masyarakat tidak lagi bersifat ilegal namun tetap terukur secara regulasi. (LP14/red)
