SORONG, LinkPapua.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyoroti masih adanya 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Dia mendesak pemerintah pusat dan BUMN serius mengatasi kesenjangan infrastruktur dasar di wilayah timur Indonesia.
“Yang namanya Papua atau wilayah timur, sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Agar tidak ada kesenjangan. Tidak ada perbedaan yang mencolok, terutama terkait infrastruktur dasar yang mereka miliki,” ujarnya usai kunjungan di Sorong, Jumat (25/7/2025).
Dalam kunjungan kerja reses ini, Komisi VI DPR RI menggelar dialog bersama sejumlah mitra strategis seperti PLN, Telkom, BRI, dan Kementerian Perdagangan. Pertemuan ini membahas sejauh mana dukungan dan intervensi yang diberikan kepada masyarakat Papua, khususnya di Papua Barat Daya.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah minimnya akses listrik di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini masih ada 44 desa yang belum tersambung listrik.
Desa-desa tersebut berada di wilayah pedalaman dengan kondisi geografis menantang dan akses infrastruktur dasar yang belum memadai. Subardi menegaskan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.
“Di Jawa, hampir semua masyarakat sudah punya akses listrik. Tapi di sini, masih ada ribuan rumah yang belum tersambung. Masih ada 44 desa yang belum dialiri listrik, ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Dia mengapresiasi program Listrik Desa (Lisdes) yang dijalankan PLN bersama pemerintah untuk menjangkau wilayah terpencil. Program ini mencakup pembangunan jaringan distribusi, pembangkit baru, hingga penyambungan listrik gratis untuk rumah tangga miskin.
Namun dia menilai, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan karena banyak kendala teknis. Medan sulit dan minimnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan membuat program tak berjalan maksimal.
“Kalau kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan telekomunikasi terpenuhi, maka kesenjangan bisa berkurang. Masyarakat Papua bisa berkembang setara dengan saudara-saudara mereka di wilayah barat,” ucapnya.
Subardi juga menyoroti soal anggaran khusus untuk Papua yang jumlahnya besar tapi belum sepenuhnya berdampak. Ia meminta pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar benar-benar menyentuh masyarakat.
“Secara konsep, anggaran tidak kurang. Tapi pertanyaannya, penggunaannya sudah tepat belum? Sudah menyentuh rakyat atau belum? Itu yang harus kita kawal bersama,” tegasnya. (*/red)
