MANOKWARI, Linkpapua.com – DPR Papua Barat mengungkap kondisi PT Padoma, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentukan pemerintah provinsi. DPR membeberkan sejak berdiri tahun 2017, PT Padoma belum memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepengurusan PT Padoma saat ini telah berjalan memasuki tahun keempat. Perusahaan ini bergerak di bidang penerbangan. Hingga saat ini belum memberi kontribusi nyata pada PAD provinsi,” ujar Ketua Komisi 3 DPR Papua Barat, Zeth Kadakolo, pada pertemuan antara Komisi 3 dengan pengelola PT Padoma, Rabu (16/3/2022).
Zeth Kadakolo menjelaskan, ada banyak kendala yang dihadapi perusahaan daerah ini. Dari sisi manajemen, roda perusahaan belum berjalan normal karena kondisi teknis pesawat yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung pengoperasian.
“Pesawat saat ini beroperasi di Nabire, Papua. Pada tahun 2020 lalu, pengelolaan pesawat ini sudah diambil alih oleh PT Padoma karena sebelumnya dikontrak oleh perusahaan lain,” ujarnya.
Meski sudah diambil alih, sambung Zeth, tetapi sejak awal Januari 2022 pesawat tersebut tidak beroperasi karena persoalan izin trayek yang baru. Karena kendala itu kata Zeth, PT Padoma harus bekerja sama dengan PT Dabiair untuk memakai izin trayek.
Selain bergerak di bidang penerbangan, PT Padoma juga bekerja sama dalam penyuplaian semen Conch ke sejumlah daerah. Hanya saja, ini pun belum benar-benar optimal.
Distribusi ke daerah tak efisien. Karena diperlukan adanya perwakilan-perwakilan di daerah untuk memasarkan semen Conch.
Di bidang lain, PT Podama melebarkan sayap dengan menjalin kerja sama dengan Papua Terang untuk menjual kelebihan gas. Namun seperti bidang penerbangan dan semen, bidang ini menemui banyak problem.
“Sampai saat ini belum berjalan karena adanya sejumlah kendala infrastruktur. Ada beberapa fasilitas yang harus dipenuhi agar kerja sama soal gas bisa berjalan. Seperti pelabuhan, tabung penyimpanan dan kapal,” terang Zeth.
SPT Padoma juga merintis Pertasob yang akan dipasarkan ke masyarakat. Semua ini kata Zeth masih membutuhkan infrastruktur agar bisa berjalan efektif.
Diungkapkan Zeth, pada awal berdirinya PT Padoma ada perjanjian dengan pemerintah mengenai penyertaan modal.
Penyertaan modal utama PT Padoma sendiri bersumber dari pemerintah Provinsi Papua barat yang mencapai Rp100 miliar. Namun, baru diserahkan Rp60 miliar. Rp40 miliar sisanya masih tertahan.
Dia mengharapkan penyertaan modal tersebut agar dapat diberikan 100 persen sehingga PT Padoma bisa berjalan normal dan bisa menambah armada pesawat untuk menambah pendapatan.
Zeth menjelaskan, tahun 2020 sampai 2021 PT Podama sempat meraup keuntungan dari carteran pesawat mengangkut barang ke pedalaman. Nilainya mencapai 14 miliar.
“Tapi itu masih kita tunggu pelaporannya. Yang jelas secara umum PT Padoma belum bisa berjalan normal. Sehingga sejak berdiri hingga saat ini belum bisa memberikan masukan terhadap PAD Provinsi Papua Barat,” imbuhnya. (LP2/Red)
