MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi NasDem Bersatu DPR Papua Barat mengkritik dominasi belanja aparatur dalam RAPBD tahun anggaran 2026. Fraksi menilai dominasi ini menghambat kemandirian fiskal dan efektivitas pembangunan daerah.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12/2025). Juru bicara Fraksi NasDem Bersatu, Asri, menegaskan struktur pendapatan dan belanja daerah masih menunjukkan persoalan mendasar.
“Lebih dari 80 persen pendapatan daerah Papua Barat masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang belum sehat dan berisiko terhadap keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Asri mengatakan meskipun RAPBD 2026 telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, persoalan struktural tersebut berpotensi menghambat kemandirian fiskal dan efektivitas pembangunan daerah. Fraksi NasDem Bersatu mencatat PAD Papua Barat hanya mencapai sekitar Rp645,36 miliar dari total pendapatan yang direncanakan Rp4,408 triliun.
Kondisi PAD yang hanya Rp645,36 miliar tersebut dinilai mencerminkan lemahnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. PAD juga dinilai mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal.
Selain sisi pendapatan, pihaknya juga menyoroti struktur belanja daerah sebesar Rp4,468 triliun yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada belanja publik produktif. Dominasi belanja operasi, khususnya belanja aparatur dan belanja rutin, dinilai terus menggerus ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja aparatur dan operasional masih terlalu besar, sementara belanja modal yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi justru relatif kecil. Ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang belum progresif,” kata Asri.
Kondisi dominasi belanja pegawai tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan investasi jangka panjang. Selain itu, alokasi belanja modal yang hanya sekitar 10,2 persen dinilai belum mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi NasDem Bersatu juga mengingatkan pemerintah daerah terkait kewajiban mandatory spending yang harus dipenuhi, yakni 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 15 persen untuk infrastruktur. Fraksi menilai pemenuhan mandatory spending tidak boleh sekadar formalitas.
Pemenuhan tersebut harus tecermin dalam kualitas program dan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam aspek pembiayaan daerah, Fraksi NasDem Bersatu menilai penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp60 miliar untuk menutup defisit anggaran perlu dikaji secara hati-hati.
“Jika defisit terus ditutup dengan SiLPA tanpa pembenahan struktural, maka ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang berulang setiap tahun,” tegas Asri.
Ketergantungan pada SiLPA dinilai berisiko jika tidak diimbangi dengan perbaikan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja. Fraksi juga mengkritisi minimnya inovasi pembiayaan pembangunan.
Pemerintah daerah dinilai belum optimal memanfaatkan skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi NasDem Bersatu meminta pemerintah daerah untuk melakukan koreksi serius terhadap arah kebijakan RAPBD 2026.
Koreksi ini termasuk menekan belanja non-prioritas, meningkatkan PAD secara terukur, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. Hal ini bertujuan agar APBD lebih berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Keberhasilan APBD tidak boleh diukur dari serapan anggaran semata, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap Asri. (LP14/red)
