MANOKWARI, Linkpapua.com – Bawaslu Papua Barat menggelar deklarasi kampanye damai dengan melibatkan lintas elemen, Selasa (24/9/2024). Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie mengatakan, masa kampanye 60 hari ke depan adalah tahapan krusial.
Karenanya, tahapan ini harus dilaksakan dengan tertib. Kampanye akan dimulai hari ini, 25 September-23 November 2024.
Menurutnya, kick off deklarasi kampanye damai dalam rangka efektivitas dan mengurangi pencegahan, pelanggaran sengketa pada masa kampanye. Kick off ini juga merupakan upaya mitigasi dan partisipasi masyarakat.
“Kick off deklarasi kampanye merupakan salah satu tanda bahwa seluruh elemen siap menyambut dan mengawal jalannya tahapan kampanye sampai pada akhirnya melakukan pemungutan dan perhitungan suara,” ujar Elias.
Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen serta kesepakatan yang akan ditandatangani sebagai wujud kampanye yang damai, aman, jujur.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah tunggal dengan melawan kotak kosong. Maka tugas KPU adalah menjalankan semua dengan adil dan setara.
“Dengan demikian rakyat berhak memilih 2 pilihan ini. Ingin memilih calon yang ada fotonya atau kolom kosong,” ujar Paskalis.
Lebih lanjut, Paskalis mengatakan bahwa sebelum memilih tentukan perlu mengetahui apa yang didapatkan setelah memutuskan memilih pasangan calon dan apa yang didapatkan setelah memilih kolom kosong.
“Apabila ingin mengamanatkan hak dan kedaulatannya kepada pasangan bergambar maka silakan dipilih dan apabila ada pendapat lain maka ada kolom kosong yang disediakan. Inilah bentuk demokrasi di NKRI,” terang Paskalis.
Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare mengatakan bahwa dengan deklarasi dan kesepakatan bersama diharapkan bukan hanya kegiatan seremonial semata tetapi juga tanggung jawab untuk mewujudkan kampanye damai dan kondusif di wilayah Papua Barat.
Brigjen Pol Alfred mengatakan bahwa pemulikada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat, sarana untuk memilih pemimpin serta sarana untuk mensejahterakan rakyat selama lima tahun kedepan.
Menurutnya ada 4 kunci yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pilkada pertama pihak penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu yang sangat penting untuk selalu menjaga integritas yang adil, objektif dan profesional. Kedua adalah peserta pemilu yang dituntut memiliki integritas patuh dan taat kepada regulasi yang ada.
Ketiga adalah masyarakat atau pemilih karna seorang pemilih memiliki hak konstitusional yang digunakan dengan penuh tanggung jawab dan keempat adalah faktor stakeholder dalam hal ini kepolisian, TNI dan ASN yang harus menjaga netralitas.
“Mari kita jaga marwah pemilu dengan mengawasi seluruh proses tahapan ini bersama-sama serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, keterlibatan dan kondusivitas di Papua Barat,” terang Brigjen Pol Alfred.
Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infantri Romas Herlandes mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya agenda rutinitas untuk memilih pemimpin selama 5 tahun kedepan tetapi sebagai cerminan dan kedewasaan kita sebagai bangsa.
Menurutnya tanggung jawab menjaga kesuksesan pilkada bukan hanya tugas lembaga resmi tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua Barat. Ditengah tanah yang kaya dengan budaya dan kearifan lokal ini bahwa prinsip kebersamaan dan gotongroyong dan keterbukaan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan dalam setiap tahapan pilkada serentak sebagaimana kita ketahui tahapan kampanye sebagai tahap yang paling rentan sebagai wadah profokasi, menyebarkan hoax dan sara”.
Disinilah peran penting pengawasan partisipatif diminta kepada semua pihak untuk terlibat membantu demi kesuksesan pilkada serentak. Dirinya menuturkan bahwa perbedaan pilihan merupakan dinamika dari sebuah demokrasi tetapi kedamaian dan persatuan adalah modal dasar yang harus dijaga.
Penjabat gubernur yang diwakili kepala Biro Administrasi Pembangunan Dr. Onasius P. Matani mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung suksesnya pilkada serentak 2024. Menurutnya harapan dari pilkada adalah terpilihnya pemimpin yang dapat memimpin pemerintahan selama 5 tahun kedepan.
“Kita diberi kebebasan untuk memilih maka, gunakan hak pilih kita masing-masing dengan bijak. Karena pilihan kita akan menentukan nasib pemerintahan 5 tahun kedepan,” ujar Onasius.
Dirinya juga menghimbau kepada ASN, TNI Polri agar menjaga marwahnya dengan sikap netralitas. Tidak menggunakan atributnya dalam mengikuti kampanye.
“Ada aturan yang berlaku kita ASN, TNI, Polri boleh mengikuti kampanye agar mengetahui visi dan misi pasangan calon,” kata Onasius.
Mengakhiri kick off deklarasi kampanye diisi oleh beberapa panggung hiburan dari artis lokal Papua.(LP14/Red)
