Kejagung Kembali Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima saksi terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Kamis (29/4/2021). Pemeriksaan masih terkait upaya penyidik mengungkap aset-aset para tersangka.

Mereka yang diperiksa, yaitu FD selaku Direktur PT Millenium Capital Management, AT selaku Direktur Utama PT Mandiri Mega Jaya, RH selaku Head Securities Services PT. Bank Maybank Indonesia, JCT selaku Direktur Utama PT. Bravo Target Selaras, dan AI selaku Kepala Cabang Bank Common Wealth Cabang Kelapa Gading.

Baca juga:  Tidak Cukup Bukti, Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pejabat Pemprov Papua Barat Dihentikan

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI. Ini menyangkut kerugian negara dan mencari serta mendata aset milik tersangka BTS,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam kutipan resmi yang diterima Linkpapua.com.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa DH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT. Wanaartha Life dan BH selaku Kepala Grup Hukum BNI (Persero) Tbk, sebagai saksi. Dari sejumlah saksi itu, sejauh ini penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi.

Baca juga:  Agenda Strategis Diabaikan OPD, Pemprov Papua Barat Wacanakan Aturan Tegas lewat Pergub

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka adalah JS selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation dan BT selaku Direktur PT. Hanson Internasional serta mantan Direktur Utama PT. ASABRI, ARD dan SW.

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT. ASABRI periode 2008 hingga 2014 dan HS selaku Direktur PT. ASABRI periode 2013 hingga 2019. Ada pula IWS selaku Kadiv Investasi PT. ASABRI periode 2012 – 2017, HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra, serta LP selaku Direktur Utama PT. Prima Jaringan.

Baca juga:  Serapan Anggaran Pemprov Papua Barat dan Kabupaten/Kota Masih di Bawah 50 Persen

Dalam perkara ini, kerugian negara secara kumulatif ditaksir mencapai lebih dari Rp23,73 triliun. Saat ini, penyidik Kejagung sedang melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(LP7/red)

Latest articles

PAD Hanya Rp160,17 Miliar, Fraksi Golkar DPRK Manokwari Minta Basis Pajak...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari meminta Pemkab Manokwari memperluas basis pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan itu...

Suny Syamsu Terpilih Pimpin Golkar Kaimana

More like this

Kuasa Hukum Minta Polisi Usut Dugaan Penelantaran di Kasus Yanto Idorway Tewas Tenggelam 

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kuasa hukum keluarga Yanto Idorway meminta polisi mengusut dugaan penelantaran dalam...

Sambut HUT Ke-81 RI, Pemprov Papua Barat Bagikan Bapok dan Bibit Buah di Susweni

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat membagikan bahan pokok (bapok) dan bibit tanaman buah...

Asap Kebakaran TPA Manokwari Ancam Kesehatan, Pemprov Papua Barat Wajibkan ASN Pakai Masker

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mewajibkan ASN dan non-ASN memakai masker di lingkungan...