MANSEL, LinkPapua.id – Komisi I DPRP Papua Barat (PB) menyoroti sengkarut persoalan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Legislator meminta BKPSDM setempat transparan mengenai data kepegawaian lantaran masih banyak masalah yang belum tuntas, mulai dari polemik seleksi hingga pemotongan gaji.
“Kami ingin mengetahui secara jelas persoalan honorer di Mansel, termasuk kendala yang dihadapi serta bagaimana tugas dan fungsi BKPSDM dalam menangani hal ini,” ujar Ketua Komisi I DPRP Papua Barat, Ye Salim Alhamid, saat melakukan kunjungan kerja di kantor BKPSDM Mansel, Selasa (17/3/2026).
Salim menegaskan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi honorer di daerah. Dia juga memberikan catatan penting atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dalam pertemuan strategis tersebut.
“Kami minta honorer jangan dirumahkan. Kami siap membantu pemerintah dalam pendataan agar semua jelas dan tidak menimbulkan persoalan ke depan,” kata anggota DPRK Mansel, Joni Saiba.
Joni mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 1.000 tenaga honorer di Mansel, tetapi pendataan di sejumlah OPD masih belum lengkap. Pihaknya bersama Aliansi Honorer mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan ulang agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kondisi para honorer di Mansel juga kian miris akibat adanya penyesuaian gaji dari Rp750 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan karena efisiensi anggaran. Masalah semakin rumit terkait nasib 314 nama yang sebelumnya lulus tes kompetensi namun hasilnya dikembalikan oleh pemerintah daerah.
“Ini yang membuat persoalan honorer di Mansel belum selesai sampai sekarang,” tegas Joni.
Sekda Mansel, Adolop Kawey, menjelaskan secara umum mekanisme penanganan honorer di Papua telah melalui tahapan tes. BKD saat ini sedang menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM) untuk disampaikan ke Kementerian PAN-RB.
“Secara keseluruhan di Papua, honorer sudah mengikuti tes dan BKD menyiapkan SPJM ke MenPAN-RB, namun hasilnya dikembalikan. Tugas kita sekarang bagaimana mengamankan itu,” ungkapnya.
Kawey juga mengakui masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun belum terakomodasi hingga saat ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib tenaga administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Ada honorer yang sudah lama sekali mengabdi, termasuk yang bekerja sebagai admin di Dukcapil, tetapi belum juga terakomodir,” tambahnya.
Sekretaris Komisi I DPRP Papua Barat, Saleh Siknun, menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal ini diperlukan karena minimnya informasi terkait data kepegawaian dan kebijakan formasi yang diterima pihak legislatif provinsi.
“Kami di DPR provinsi masih minim informasi terkait kepegawaian. Padahal ini menjadi tanggung jawab bersama. Ke depan harus ada koordinasi yang lebih baik,” ucap Saleh.
DPRP Papua Barat kini mendesak BKPSDM Mansel segera menyerahkan data lengkap jumlah honorer dan rincian gaji sejak tahun 2015. Pertemuan ulang akan segera dijadwalkan dengan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Mansel guna mendapatkan solusi konkret. (LP14/red)
