25.9 C
Manokwari
Selasa, Februari 10, 2026
25.9 C
Manokwari
More

    Kompleks KLK Jadi ‘Gudang’, DPRD Manokwari Minta Dikosongkan

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– DPRD Manokwari memprotes keras pengalihan fungsi kompleks Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi gudang penyimpanan peralatan ekspedisi. Dewan meminta agar KLK segera dikosongkan.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan OPD terkait nasib pengungsi korban kebakaran Borobudur.
    KLK sendiri sementara ini dijadikan lokasi penampungan para pengungsi.

    Kabarnya KLK sudah sejak lama dijadikan tempat menampung sejumlah peralatan penyewaan tenda dan ekspedisi.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan meminta dinas terkait untuk menertibkan KLK. Menurutnya, KLK adalah aset pemda dan tidak sepantasnya dijadikan tempat penyimpanan.

    Baca juga:  DPRD Manokwari Gelar Rapat Tertutup dengan Satgas Covid-19, Bahas Usulan Anggaran Penanganan Pandemi

    “Tertibkan KLK itu. Kenapa aset pemda digunakan untuk keperluan lain. Apakah mereka pake itu bayar atau hanya dipakai saja. Kalaupun bayar masuknya ke mana,” tegas Norman.

    Dalam RDP tersebut, dinas sosial menyampaikan, gedung KLK yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran Borobudur itu tidak bisa menampung banyak orang karena sebagian gedung terpakai untuk penampungan barang.

    Baca juga:  Jadi Lokasi Upacara HUT Kemerdekaan RI, ASN Pemprov PB Bersih-bersih Stadion Sanggeng

    “Seharusnya KLK itu bisa menampung lebih banyak pengungsi korban kebakaran Borobudur. Tetapi karena ada bagian gedung yang sudah diisi barang-barang sehingga hanya bisa menampung sedikit saja,” jelas Irianto yang mewakili Kepala Dinas Sosial Manokwari.

    Dalam RDP ini DPRD Manokwari juga mengusulkan perpanjangan masa tanggap darurat atas peristiwa kebakaran Borobudur. Ini menjadi opsi karena hunian sementara (huntara) yang dinantikan belum siap.

    Hanya saja masa tanggap darurat dipastikan tak diperpanjang. Pemkab Manokwari akan memberlakukan status baru yakni masa transisi.

    Baca juga:  DPRD dan Pemkab Manokwari Sepakati Delapan Raperda Non-APBD Tahun 2022

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari Suriyati Faisal mempertanyakan kesiapan pemda. Pasalnya sampai kini belum ada progres pembangunan huntara.

    Problem lain yang muncul, korban kebakaran menolak relokasi ke huntara di Anday. Para korban malah memilih untuk membangun hunian darurat di tempat penampungan sementara.

    Karena itu DPRD mendesak Pemda Manokwari menjawab semua persoalan ini. DPRD khawatir jika ini dibiarkan berlarut larut justru akan menimbulkan masalah baru. (LP3/Red)

    Latest articles

    Bantu UMKM Maybrat, OJK Dorong Warga Gunakan Akses Pembiayaan Formal

    0
    MAYBRAT, LinkPapua.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Maybrat untuk beralih ke lembaga keuangan...

    More like this

    Polda Papua Barat Musnahkan 30,67 gram Narkotika Jenis Sabu Dari 2 Tersangka

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat musnahkan barang bukti  30,66 gram Narkotika jenis...

    Buka Manasik Haji Terintegrasi Digelar, Wabup Mugiyono Doakan Raih Haji Mabrur

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan Manasik Haji Terintegrasi Kabupaten/Kota...

    Seluruh Unsur di Fakfak Gotong Royong Bersihkan Pesisir dan Pasar

    FAKFAK, Linkpapua.id-Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan masyarakat Kabupaten Fakfak Selasa pagi...