27.3 C
Manokwari
Sabtu, Maret 28, 2026
27.3 C
Manokwari
More

    Kompleks KLK Jadi ‘Gudang’, DPRD Manokwari Minta Dikosongkan

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– DPRD Manokwari memprotes keras pengalihan fungsi kompleks Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi gudang penyimpanan peralatan ekspedisi. Dewan meminta agar KLK segera dikosongkan.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan OPD terkait nasib pengungsi korban kebakaran Borobudur.
    KLK sendiri sementara ini dijadikan lokasi penampungan para pengungsi.

    Kabarnya KLK sudah sejak lama dijadikan tempat menampung sejumlah peralatan penyewaan tenda dan ekspedisi.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan meminta dinas terkait untuk menertibkan KLK. Menurutnya, KLK adalah aset pemda dan tidak sepantasnya dijadikan tempat penyimpanan.

    Baca juga:  DPRD Klaim Pinjaman Pemda Manokwari ke Bank Papua Sudah Sesuai Prosedur

    “Tertibkan KLK itu. Kenapa aset pemda digunakan untuk keperluan lain. Apakah mereka pake itu bayar atau hanya dipakai saja. Kalaupun bayar masuknya ke mana,” tegas Norman.

    Dalam RDP tersebut, dinas sosial menyampaikan, gedung KLK yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran Borobudur itu tidak bisa menampung banyak orang karena sebagian gedung terpakai untuk penampungan barang.

    Baca juga:  DPRD Manokwari Setujui Ranperda LKPD APBD 2021

    “Seharusnya KLK itu bisa menampung lebih banyak pengungsi korban kebakaran Borobudur. Tetapi karena ada bagian gedung yang sudah diisi barang-barang sehingga hanya bisa menampung sedikit saja,” jelas Irianto yang mewakili Kepala Dinas Sosial Manokwari.

    Dalam RDP ini DPRD Manokwari juga mengusulkan perpanjangan masa tanggap darurat atas peristiwa kebakaran Borobudur. Ini menjadi opsi karena hunian sementara (huntara) yang dinantikan belum siap.

    Hanya saja masa tanggap darurat dipastikan tak diperpanjang. Pemkab Manokwari akan memberlakukan status baru yakni masa transisi.

    Baca juga:  Tiga Bacaleg Masih TMS di Manokwari, Parpol Tak Bisa Perbaiki Dokumen

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari Suriyati Faisal mempertanyakan kesiapan pemda. Pasalnya sampai kini belum ada progres pembangunan huntara.

    Problem lain yang muncul, korban kebakaran menolak relokasi ke huntara di Anday. Para korban malah memilih untuk membangun hunian darurat di tempat penampungan sementara.

    Karena itu DPRD mendesak Pemda Manokwari menjawab semua persoalan ini. DPRD khawatir jika ini dibiarkan berlarut larut justru akan menimbulkan masalah baru. (LP3/Red)

    Latest articles

    BGN Hentikan Sementara 1.528 SPPG di Indonesia, Ini Penyebabnya

    0
    JAKARTA, LinkPapua.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sementara sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah suspensi ini dilakukan...

    More like this

    9 Tim Siap Tampil di Liga 4 Papua Barat, Dibuka 31 Maret oleh Gubernur

    MANOKWARI, Linkpapua.id- Panitia penyelenggara menggelar Match Coordinator Meeting (MCM) Liga 4 Papua Barat sebagai...

    Pertamina Patra Niaga Perkuat Stok BBM di Teluk Wondama

    TELUK WONDAMA, Linkpapua.id- Pertamina Patra Niaga memastikan kapal pengangkut BBM ke Teluk Wondama sudah...

    Tingkatkan Kualitas Pendidikan, ‎Pemkab Manokwari Resmikan SMP Negeri 22 Satu Atap Mubri

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Manokwari Hermus Indou meresmikan pembangunan SMP Negeri 22 Satu Atap Mubri pada...