Lantik Ratusan Pejabat di Lingkup Papua Barat, Waterpauw: Jangan Ada Pemikiran-pemikiran Politik

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Penjabat Gebernur Papua Barat Paulus Waterpauw melantik sebanyak 122 pejabat di lingkup Provinsi Papua Barat, Jumat (23/6/2023) di Auditorium PKK Kantor Gubernur Arfai.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.800.1.3.3-11, ratusan pejabat yang dilantik terdiri atas 55 pejabat administrator dan 67 pejabat pengawas. Dalam kesempatan yang sama terdapat tujuh (7) pejabat yang dipurnatugaskan, karena memasuki masa pensiun.

“Ada beberapa pejabat yang purna tugas maupun berhalangan sehingga jabatan mereka harus diisi. Kita harus menyadari bahwa jabatan kita pasti akan ada akhirnya. Semua hal yang kita laksanakan harus sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh pimpinan,” tegasnya.

Baca juga:  Komisi XII DPR RI Kunjungi Manokwari Bahas Pemerataan Listrik dan BBM

Kata Waterpauw, pengisian jabatan sudah sesuai dengan hasil seleksi dari tim yang sudah dibentuk. Sehingga dapat diajukan ke Kemendagri, Komisi ASN dan BKN. Pergantian pejabat juga untuk melanjutkan pembangunan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Baca juga:  Pulang Kampung, Ali Baham Cerita Jadi Korban Bullying Gara-gara 'Baham'

“Jangan hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Banyak tugas yang harus dilaksanakan seperti pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, tingginya putus sekolah dan buta huruf. Sehingga saya mengajak untuk bersama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat. Jangan ada pemikiran-pemikiran soal politik karena semua sudah ada aturannya”,pesannya.

Dirinya mengatakan, generasi mendatang harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global. Sehingga persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi perhatian. Sehingga potensi alam Papua yang kaya harus dapat dimanfaatkan demi membangun daerah.

Baca juga:  Jangan Panic Buying! Gubernur Papua Barat Jamin Stok Pangan Aman Jelang Lebaran

“Tahun 2024 stunting harus 14 persen dari 30 persen saat ini. Di sisa waktu pengabdian saya akan melakukan upaya maksimal menurunkan stunting. Wilayah yang semakin kecil tentu harus dapat memberikan layanan ke masyarakat”, tutupnya. (LP3/red)

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

BKMT Papua Barat Temui Manajemen PELNI di Jakarta, Siapkan Rencana Kerja Sama Edukasi

JAKARTA, LinkPapua.id – Pengurus Wilayah (PW) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat menemui...

Ketua BKMT Papua Barat Novia Utami Audiensi dengan Menag, Serahkan Proposal Sekretariat

JAKARTA, LinkPapua.id – Ketua Umum PW Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Novia...

Papua Mulai Berperan dalam Kepemimpinan Politik Nasional

FAKFAK, linkpapua.id- Papua mulai menunjukkan peran dalam kepemimpinan politik nasional melalui munculnya sejumlah figur yang...