27.4 C
Manokwari
Selasa, April 7, 2026
27.4 C
Manokwari
More

    Lindungi Aset Migas, SKK Migas-KKKS PEP Gandeng Kejari Sorong

    Published on

    SORONG, LinkPapua.com – SKK Migas dan KKKS Pertamina EP Papua Field (PEP Papua) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong menyangkut penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini diharapkan mendorong penguatan iklim investasi sektor migas.

    Penandatanganan kesepakatan kerja sama digelar di ruang rapat resto Marina Sorong, Selasa (7/2/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, serta General Manajer Pertamina EP Zona 14 Papua Field yang diwakili Manager Papua Field, Muslim Nugraha, bersama tim.

    Baca juga:  Rakerda Hipmi Papua Barat, Kaimana Akan Diserbu Calon Investor

    Manager Papua Field, Muslim Nugraha, dalam paparan menyampaikan perkembangan aktivitas produksi hulu migas. Dia menyebutkan, kegiatan Program Pengembangan Masyarakat (PPM)/CSR di area Kepala Burung dan tantangan industri hulu migas di tanah Papua, baik teknis maupun nonteknis, yang kompleks.

    “Situasi yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina EP yang seluruh asetnya merupakan aset milik negara. Tuntutan, gugatan, ataupun klaim dari pihak ketiga menjadi dinamika tersendiri dalam menjalankan aktivitas operasi produksi migas. Kami berharap kerja sama yang dibangun dengan Kejaksaan Negeri Sorong dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memenuhi kaidah hukum, sehingga kelancaran operasi hulu migas dapat berjalan lancar sehingga tercipta iklim investasi positif industri hulu migas di Tanah Papua,” kata Muslim.

    Baca juga:  SKK Migas Terus Dorong Perkembangan Proyek LNG Abadi

    Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, menyambut baik kerja sama dengan SKK Migas-Pertamina EP.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat membantu negara dalam menciptakan iklim investasi industri hulu migas yang kondusif dan mempercepat pemenuhan target produksi migas nasional dari wilayah timur Indonesia,” ungkap Rizal.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Subagyo, menyampaikan dukungan kolaborasi yang baik dengan instansi dan pemangku kepentingan di wilayah Pamalu. Dia mengatakan, penanganan masalah hukum untuk kelancaran operasional hulu migas sangat dibutuhkan.

    Baca juga:  BI Perwakilan Papua Barat Kick Off SERAMBI dan Pasar Murah

    Lewat kerja sama ini visi menjaga energi dengan target peningkatan produksi 1 juta bopd dan 12 bscfd pada tahun 2030 diyakini bisa terpenuhi.

    “Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan penemuan lapangan migas baru serta menciptakan citra positif hulu migas yang berdampak multiplier effect bagi perekonomian lokal, mengingat kegiatan ekslplorasi migas bersifat “high risk high return” tutup Subagyo. (*/red)

    Latest articles

    Stok BBM Melimpah, Gubernur Papua Barat Imbau Warga Tak Perlu Panic...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Papua Barat dalam kondisi aman. Masyarakat diminta...

    More like this

    BPS: Rekreasi hingga Perawatan Pribadi Picu Inflasi Papua Barat Maret 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Provinsi Papua Barat mengalami inflasi sebesar...

    7 Komisioner OJK Resmi Dilantik di MA, Janji Perketat Pengawasan

    JAKARTA, LinkPapua.id - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2032...

    Pertamina Patra Niaga Tambah Kuota 1.3 Juta Liter Minyak Tanah di Wilayah Papua dan Maluku

    AMBON, Linkpapua.id-Memastikan ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat jelang libur Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Regional...