TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Listrik penerangan di Kampung Sebyar Rejosari, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dilaporkan padam berhari-hari dan baru menyala sehari sebelum kunjungan Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara. Kondisi ini dikeluhkan warga saat dialog langsung dengan Wabup yang datang bersama unsur Forkopimda, Minggu (14/12/2025).

“Saya mau bertanya kepada Bapak soal lampu. Di sini kita PLTD mati-mati terus, Pak. Jadi, bagaimana kira-kira solusinya supaya lampu menyala,” kata Halimah Rombure, warga Sebyar Rejosari, kepada Wabup.

Warga menyebut listrik penerangan yang dikelola UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman padam sejak Sabtu (6/12). Aliran listrik baru kembali menyala pada Sabtu (13/12) atau sehari sebelum kunjungan Wabup.

Selain awal Desember, warga mengungkapkan listrik penerangan yang dibiayai APBD Teluk Bintuni juga sempat padam selama November. Ketidakstabilan listrik ini disebut terjadi sejak masuknya kontraktor baru penyedia BBM untuk PLTD.

Annur, warga Kampung Ekam, Distrik Tomu, menjelaskan listrik PLTD biasanya menyala pukul 18.00 WIT hingga 06.00 WIT. Namun dalam praktiknya, listrik sering padam sebelum waktu yang dijadwalkan.

“Kadang jam 5, kadang jam setengah 6, itu sudah padam,” ungkap Annur.

Kondisi tersebut membuat geram Joko saat melihat langsung penerangan rumah warga. Dia menegaskan pemerintah daerah telah membayar kontraktor yang bertanggung jawab menyediakan BBM untuk PLTD.

“Tadi Om Juntak sudah minta maaf atas keterlambatan kasih menyala listrik. Saya tanya kenapa bisa? Dia bilang karena harus pergi ke Weriagar ambil minyak. Siapa yang suruh ke sana, kita sudah bayar orang siapkan (BBM) di sini ya seharusnya orang itu bertanggung jawab,” ketus Joko.

Sebelum disampaikan langsung ke Wabup, persoalan listrik kampung ini sempat mencuat di media sosial. Isu yang beredar menyebut nelayan Kampung Sebyar Arjosari kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBU karena diduga dialihkan untuk kebutuhan PLTD.

Usai pertemuan dengan warga, Joko menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti ada pengalihan BBM subsidi untuk PLTD, dia menegaskan akan melaporkannya ke aparat penegak hukum.

“Ini sudah penyalahgunaan BBM subsidi,” ucapnya. (LP5/red)