MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, Alwan Rimosan, menyoroti pentingnya mutu layanan kesehatan primer dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Manokwari. Dia menegaskan KBK adalah instrumen utama untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan Monev ini dibuka Alwan di Swiss-Belhotel, Kamis (27/11/2025). Monev KBK ini diikuti oleh perwakilan fasilitas kesehatan (faskes) di Manokwari, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dan Papua Barat Daya, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hadir pula Deputi Dereksi Wilayah XII, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait dari dua provinsi.
“Kapitasi berbasis kinerja ini mendorong fasilitas kesehatan untuk memperkuat layanan promotif dan preventif, seperti penanganan penyakit metabolik, hipertensi, layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, hingga skrining penyakit,” ujar Alwan.
Dia menjelaskan bahwa perubahan sistem kesehatan nasional saat ini menempatkan layanan promotif dan preventif sebagai kunci utama peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan FKTP di daerah-daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Alwan menyebut peningkatan indeks pembangunan manusia sangat ditentukan oleh naiknya angka harapan hidup, yang sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan FKTP melakukan deteksi dini berbagai penyakit menjadi salah satu indikator penting yang harus diperkuat.
“Kegiatan seperti ini bukan ruang untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi forum pembelajaran bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyoroti transformasi layanan primer yang dicanangkan Kementerian Kesehatan, termasuk integrasi layanan yang didukung pembiayaan berbasis kualitas, bukan sekadar jumlah kunjungan. Menurutnya, KBK menjadi instrumen yang mampu menilai mutu layanan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Alwan menambahkan, sistem monitoring dan pengawasan harus dimulai dari tingkat bawah agar evaluasi berjalan rutin dan terukur. Alwan meminta setiap jajaran Dinas Kesehatan melakukan koordinasi aktif serta memastikan data pelayanan yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (LP14/red)
