Papua Barat Tuan Rumah Rakor Fordasi 2023, Fokus Bahas Pembangunan dan Desentralisasi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Provinsi Papua Barat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023. Hajatan akbar ini rencananya akan berlangsung 25-27 September mendatang.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob S. Fonataba, mengatakan Biro Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) sudah menyusun term of reference (TOR) atau kerangka acuan terkait agenda nasional ini.

Baca juga:  Waterpauw: Papua Barat Siapkan Dana Awal Rp5 Miliar untuk PBD

“Tahun ini giliran Papua Barat (tuan rumah). Sudah ada instruksi Gubernur (Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw) dan sudah dibuat TOR. Saya sudah periksa dan minta mereka rasionalkan dengan baik. Jumat kita rapat bersama,” ujar Yacob, Rabu (30/8/2023).

Yacob menjelaskan bahwa Rakor Fordasi merupakan panggung diskusi penting terkait desentralisasi daerah otonom, daerah khusus maupun daerah istimewa. Forum ini membicarakan sistem program prioritas daerah yang berkaitan dengan pembangunan.

Baca juga:  Imbauan Waterpauw Soal Antrean BBM di SPBU, Kendaraan Pelat Luar Jangan Dilayani

Dari sisi penganggaran, kata dia, daerah khusus dan daerah istimewa tentu berbeda dengan daerah lain. “Contoh di Papua, harga satuan pasti berbeda dengan daerah lain, tidak mungkin sama. Tingkat kemahalan daerah itu berbeda, makanya diberikan daerah khusus,” terangnya.

Sejumlah kepala daerah nantinya akan berkumpul dengan agenda diskusi yang tidak hanya mencakup aspek pembangunan, tetapi juga kaitannya dengan ekonomi budaya dan dimensi lainnya.

Baca juga:  3 Usulan Nama Distrik Baru Sudah Disepakati bersama Tokoh Adat dan DPRK Manokwari

Mereka yang dijadwalkan hadir, yakni Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Aceh, serta perwakilan dari daerah khusus Papua, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (Red/LP9)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...