MANOKWARI, Linkpapua.com– Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberi perhatian penuh pada empat daerah yang mengalami kenaikan kasus stunting tinggi. Waterpauw menegaskan, harus ada langkah langkah penanganan konkret di empat daerah itu.
Empat daerah itu di antaranya Pegunungan Arfak, Manokwari, Kaimana dan Fakfak.
“Papua Barat mengalami kenaikan stunting di 2022. Dari 26 persen naik menjadi 30 persen. Jadi ada kenaikan 3,8 persen,” terang Waterpauw.
Empat kabupaten yang menjadi dominan kenaikan stunting di antaranya Kabupaten Pegaf 40,1 persen naik menjadi 51,5 persen atau naik 11 persen. Manokwari 26,9 persen naik menjadi 36,6 persen atau naik 9,7 persen.
Kemudian Fakfak dari 26 persen naik menjadi 29 persen atau naik 3 persen, Kaimana dari 28,3 persen menjadi 29,2 persen atau naik 0,7 persen.
Sementara, tiga kabupaten lain yakni Wondama, Bintuni dan Manokwari Selatan mengalami penurunan.
“Kabupaten Teluk Wondama 31 persen menjadi 26,1 persen, Teluk Bintuni 27,5 persen menjadi 22,8 persen dan Manokwari Selatan 28,5 persen menjadi 27,2 persen,” paparnya.
Menurut Waterpauw, stunting merupakan masalah kurang gizi yang kronis. Kelihatannya sehat namun sesungguhnya kurang gizi yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama.
“Usia empat tahun teman-temannya sudah memenuhi ketinggian sekian namun dia masih di bawah,” jelas Waterpauw.
Dikatakan Waterpauw, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Kata dia, stunting ini berkaitan dengan adanya kemiskinan ekstrem.
Mulai dari minimnya akses kesehatan, pendidikan, makanan, ekonomi hingga sosial.
“Jadi berelevansi antara stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Waterpauw mengajak pejabat dan ASN Pemprov Papua Barat untuk mau menjadi bapak asuh bagi anak yang mengalami stunting. Dalam melakukan penanganan tersebut, Waterpauw telah menunjukkan asisten III sebagai ketua tim penanganan stunting di Papua Barat.
Tiga bulan ke depan mereka akan bekerja dalam rangka mendorong penurunan stunting di Papua Barat. Dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemprov telah menganggarkan Rp160 miliar yang tersebar di 8 OPD. (LP9/Red)
