MANOKWARI, linkpapua.com– Politikus Partai Demokrat Papua Barat Arifin mengatakan, real count KPU melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak tepat diterapkan di wilayah Papua, khususnya Papua Barat. Arifin menilai, real count bisa memengaruhi proses pleno rekapitulasi di tingkat PPD.
“Real count ini tidak tepat diumumkan di wilayah Papua, karena akan memengaruhi proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD,” terang Arifin, Senin (19/2/2024).
Alasannya menurut Arifin, wilayah Papua Barat berbeda dengan wilayah di Jakarta atau kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Di daerah daerah yang sudah maju, real count terpantau secara terbuka. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dimanipulasi hasilnya.
“Beda dengan wilayah Jakarta dan wilayah lain yang sudah maju, karena itu terpantau oleh LSM maupun pemantauan independen. Orang tidak mungkin mau berani belok-belokkan hasil pleno tersebut,” ungkap Arifin.
Ia menjelaskan, Papua Barat masih serba terbatas. Ditambah lagi dengan letak geografisnya yang luas dan sulit diakses oleh pemantau pemilu.
“Belum lagi faktor SDM. Sehingga real count ini bisa memengaruhi psikologi orang dan memengaruhi proses pleno di tingkat PPD berubah,” imbuh Arifin.
Masih kata Arifin, di Papua Barat kehadiran pemantau independen Pemilu sangat terbatas. Bahkan nyaris tak ada.
Kondisi tersebut ditambah dengan informasi rekapitulasi penghitungan suara di TPS (real count) sangat memungkinkan untuk memengaruhi proses rekapitulasi di tingkat PPD.
“Real count konteks Papua Barat ada baiknya tidak dimunculkan. Biar saja hasilnya nanti sesuai rekapitulasi berjenjang,” tutupnya. (LP1/red)
