MANOKWARI, LinkPapua.com – Upaya memperkuat kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dan menjaga stabilitas daerah menjadi fokus utama Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat. Forum strategis ini resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere, di Fujita Hotel Manokwari, Selasa (24/6/2025).
Dalam sambutannya, Ali Baham yang mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya pembangunan inklusif, berkeadilan, berbasis kearifan lokal, serta sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, Papua Barat merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornis juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi Papua Barat, khususnya terkait pelantikan anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan Otsus yang hingga kini tertunda akibat proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, serta belum dilantiknya anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) paruh waktu.
“Kita masih menunggu pelantikan anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang masih tertunda karena proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,” ujarnya.
Dia menambahkan, keterlambatan tersebut berdampak langsung pada proses kelembagaan dan sistem pemerintahan di Papua Barat. Selain itu, persoalan di sejumlah organisasi perempuan dan keagamaan juga menyebabkan pelantikan anggota MRPB paruh waktu belum terlaksana.
Ali Baham menilai, kondisi ini menghambat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat Papua sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia mendorong peran aktif semua pihak dalam membangun komunikasi politik antara pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat.
“Kesbangpol tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga instrumen strategis, instrumen negara dalam menjaga koneksi sosial, membangun nasionalisme dan lokal,” katanya.
Dia pun berpesan agar sinergi antarbidang di lingkungan Kesbangpol, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, terus diperkuat. Koordinasi yang solid dengan Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, serta lembaga adat dan keagamaan juga harus ditingkatkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marini, menyampaikan bahwa dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur yang baru, Kesbangpol perlu memperbarui arah dan program kerja yang sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini.
“Jadi, lima tahun baru kita susun program kembali karna ada pimpinan baru pastinya ada program kerja baru,” tuturnya.
Marini menambahkan, prioritas utama saat ini adalah membangun sinergi antarbidang di lingkungan Kesbangpol, sekaligus memastikan efisiensi anggaran. Ia mengakui, sejumlah program di berbagai bidang selama ini cukup terdampak dan bahkan nyaris tidak dapat berjalan optimal.
“Maka dalam rakornis ini akan dibahas dan kami turut mengundang dari Kemendagri agar pihak pusat bisa mengetahui keadaan di Papua Barat,” sebutnya. (LP14/red)
