MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat Xaverius Kameubun menggelar reses unik dengan menjadikan wartawan sebagai objek aspirasi, yang disebut “reses bergizi”. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial diangkat, mulai dari tuntutan pengawasan dana Rp50 miliar program Papua Barat Cerdas hingga desakan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Reses III Kameubun yang digelar di Coffee Master Taman Ria, Rabu (5/11/2025), diapresiasi karena membuka ruang bagi jurnalis menyampaikan keluhan. Para wartawan menyuarakan sejumlah masalah yang selama ini mereka temui di lapangan, termasuk masalah honorer dan transparansi.
Wartawan Jubi, Adlu Raharusun, menyampaikan bahwa reses ini merupakan reses yang bergizi karena dihadirkan ruang terbuka untuk wartawan menyampaikan keluhannya. Isu honorer menjadi salah satu yang disorotnya.
“Honorer 1.002 itu masalah lama, tapi kita harus menunggu apa hingga masalah ini selesai dan mereka diangkat. Apakah harus menunggu ganti pemimpin yang terus berlanjut,” ujarnya.
Isu dana pendidikan juga disorot tajam oleh wartawan LinkPapua.id, Taufik. Dia meminta Xaverius Kameubun yang masuk Komisi II bidang pendidikan memastikan implementasi program Papua Barat Cerdas.
“Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Pemprov Papua Barat menggelontorkan dana untuk program Papua Barat cerdas sebesar Rp50 miliar. Namun, dari dana tersebut implementasinya harus mampu menjangkau tujuh kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Tri Adi, wartawan Kabar Nusantara, mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi publik di daerah. Dia menilai hal ini belum sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008.
“Di Manokwari sendiri ada beberapa instansi yang masih kurang dalam keterbukaan informasi publik. Walaupun telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, namun di daerah belum ada turunan perdanya,” tuturnya.
Tri meminta DPRP membuat Perda turunan UU Keterbukaan Informasi Publik dan melibatkan wartawan dalam pembuatannya. Isu kesejahteraan tenaga pendidik juga diangkat.
Wartawan Tabura Pos, Andi, mengadu soal adanya ratusan tenaga pengajar di Manokwari yang belum mendapatkan hak mereka. Padahal, tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru telah dilakukan.
“Saya menilai ini masalah serius dan DPR harus menyikapinya. Terlebih lagi belum adanya tanggapan dari dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, juga mengadu bahwa PWI kekurangan dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan pelatihan AI dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dia menyampaikan keluhan terkait pendanaan.
“Selama saya menjadi anggota PWI, kami mengaku kurang didukung dalam hal anggaran. Untuk pelatihan wartawan saja pemerintah daerah tidak memfasilitasi kami, justru para mitra yang memberikan dukungan,” bebernya.
Wartawan Tribun Papua Barat, Rahmat, turut mengeluhkan kurangnya keterbukaan terkait kegiatan reses anggota DPRP. Dia meminta agar informasi reses dapat lebih menyeluruh.
Xaverius Kameubun menanggapi semua aspirasi tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya di internal DPR Papua Barat. Dia mengaku mendapatkan banyak masukan berbobot dari jurnalis.
“Saya sudah dengar dan catat aspirasi dari teman-teman wartawan. Akan saya bawa ke dalam sidang DPRP Papua Barat untuk ditindaklanjuti,” janjinya. (LP14/red)
