24.1 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
24.1 C
Manokwari
More

    Serapan Anggaran Kejati Papua Barat Capai 97,28 Persen

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Penyerapan anggaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat hingga 21 Desember 2022 sudah mencapai 97,28 persen.

    “Optimalisasi penyerapan anggaran kita dari alokasi anggaran sebesar Rp51.791.097.000 terealisasi sebesar Rp51.357.390.601 atau 97,28 persen,” ungkap Kepala Kejati Papua Barat, Juniman Hutagaol, dalam konferensi pers akhir tahun di Kantor Kejati Papua Barat, Kamis (22/12/2022).

    Baca juga:  Mengeluh Sakit, Kejati PB Tunggu Hasil Pemeriksaan Yan Antoni Yoteni

    Anggaran tersebut dalam rangka menunjang kerja Kejati Papua Barat, baik pembinaan, bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan tata usaha negara serta tindak pidana militer.

    Baca juga:  Pedoman Baru Jaksa Agung: Tersangka Narkoba Diprioritaskan Rehab, Bukan Penjara

    Dia menjelaskan, alokasi anggaran Kejati Papua Barat, dari alokasi Rp16.867.354.000 terealisasi Rp18.797.583.351 atau 111,44 persen.

    Lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari dari alokasi Rp7.658.319.000 terealisasi Rp7.527.575.349 atau 98,29 persen, Kejari Sorong dari alokasi Rp9.122.289.000 terealisasi Rp8.169.898.938 atau 94,49 persen, Kejari Fakfak dari alokasi Rp6.198.760.000 terealisasi Rp. 5.974.822.999 atau 96,39 persen.

    Baca juga:  Ekonomi Papua Barat-Papua Barat Daya Kompak Tumbuh di Triwulan I 2025

    Kemudian, Kejari Teluk Bintuni dari alokasi Rp4.765.365.000 terealisasi Rp4.361.682.233 atau 91,53 persen dan Kejari Kaimana dari alokasi Rp7.179.010.000 terealisasi Rp6.604.637.517 atau 92,00 persen. (LP9/Red)

    Latest articles

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit Rp140,81 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja naik sementara pendapatan...

    More like this

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...

    RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Dinilai Tak Pro Pembangunan, Belanja Rutin Terlalu Besar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Fraksi Amanat Sejahtera menilai RAPBD Perubahan Papua Barat 2025 belum berpihak...

    Lakotani Ingatkan OPD Papua Barat: Jangan Ada SiLPA Lagi di 2025

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD)...