28.1 C
Manokwari
Minggu, Desember 7, 2025
28.1 C
Manokwari
More

    Serapan Anggaran Lambat, OPD Papua Barat Diminta Buat Adendum Kontrak

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa meminta OPD segera membuat adendum kontrak untuk mengejar serapan anggaran yang masih rendah. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi agar tidak menjadi temuan saat audit.

    “Ini menjadi catatan bagi kita semua agar mengejar serapan anggaran di waktu tersisa ini,” ujar Melkias saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/11/2025).

    Dia mengatakan sejumlah kegiatan berbasis kontrak sudah habis masa berlakunya pada November. Ia menyebut adendum wajib dibuat agar tidak memunculkan masalah pemeriksaan.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Rapat Persiapan Fordasi

    “Kadang-kadang kontrak tidak ada adendum. Begitu tim pemeriksa masuk, maka itu akan menjadi temuan,” tuturnya.

    Melkias menargetkan serapan anggaran minimal berada di angka 90 persen pada akhir tahun. Ia menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang meminta tambahan dana tetapi tidak mampu menghabiskan anggaran yang tersedia.

    “Mestinya kita malu, tidak mampu untuk serap anggaran, namun minta uang lagi. Ini tidak pas dan menjadi catatan kita semua sehingga di tahun depan tidak terulang kembali,” kata dia.

    Baca juga:  Pekan Imunisasi Nasional Polio, Pemprov Papua Barat Berikan Hadiah Sembako

    Werinussa menilai OPD masih terbiasa kebut serapan hanya di satu hingga dua bulan terakhir. Ia menegaskan pola itu tidak sesuai target serapan per triwulan.

    Ia berharap realisasi anggaran bisa berjalan sejak awal tahun agar perputaran ekonomi ikut terdorong. Ia menyebut rendahnya serapan anggaran berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Jika sekarang di progres pertumbuhan ekonomi kita pasti rendah karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak disuplai oleh keluarnya anggaran pemerintah,” ucapnya.

    Baca juga:  Rakornis Kehutanan Pemprov Papua Barat Bahas Inovasi dan Penguatan Tata Kelola Hutan

    Di akhir arahannya, Werinussa meminta percepatan sertijab 11 pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik. Ia menyebut urusan penandatanganan dokumen keuangan tak bisa lagi dilakukan oleh pejabat lama.

    “Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan) sendiri telah meminta bahwa sertijab dari pejabat lama kepada pejabat baru dipercepat karena proses tanda tangan yang berurusan dengan keuangan sudah tidak bisa dengan pejabat lama,” ungkapnya. (LP14/red)

    Latest articles

    Legislator PPP Wagiman Reses di Bintuni Timur, Serap Aspirasi-Serahkan Alsintan

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni dari Fraksi PPP, Wagiman, kembali turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menyerap...

    More like this

    Legislator PPP Wagiman Reses di Bintuni Timur, Serap Aspirasi-Serahkan Alsintan

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni dari Fraksi...

    Bintuni Hanya Dapat 22% DBH Migas, DPR PB Jemput Aspirasi Daerah

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR PB) merespons usulan...

    Natal IKBBU di Saonek Raja Ampat, Perkuat Solidaritas Biak Utara

    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Ikatan Keluarga Besar Biak Utara (IKBBU) se-Sorong Raya menggelar ibadah...