MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Papua Barat Sehat masih menghadapi tantangan, terutama stunting, penyakit menular, dan meningkatnya penyakit tidak menular. Kondisi ini menuntut penguatan perencanaan berbasis data dan pemanfaatan digitalisasi layanan kesehatan secara menyeluruh.
Isu penguatan program Papua Barat Sehat melalui pendekatan berbasis data dan digitalisasi tersebut dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Papua Barat 2026. Kegiatan ini digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (29/1/2026).
“Papua Barat masih dihadapkan pada persoalan stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular yang terus meningkat. Ini membutuhkan peran nyata organisasi profesi kesehatan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujar Ketua Pengurus Daerah IAKMI Papua Barat periode 2022–2025, Thomas O Saghawari.
Thomas mengatakan Musda III menjadi forum evaluasi program kerja organisasi sekaligus konsolidasi internal. Forum ini juga menyiapkan kepengurusan baru periode 2026–2030 agar mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat ke depan.
Dia menegaskan arah pembangunan kesehatan Papua Barat sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 yang menargetkan Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif pada 2041.
Selain itu, enam pilar transformasi kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi pijakan peran IAKMI di daerah. Pilar tersebut menempatkan sistem kesehatan berbasis data sebagai fondasi pengambilan kebijakan.
“Organisasi profesi harus tahu berapa jumlah dan posisi tenaga kesehatan masyarakat di daerah. Pengurus daerah wajib memetakan kebutuhan dan menyiapkan peningkatan kapasitas anggotanya,” kata Ketua Majelis Keprofesian Kesehatan Masyarakat Indonesia sekaligus Wakil Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ridwan M Thaha.
Ridwan menilai digitalisasi layanan kesehatan merupakan keniscayaan di seluruh level pelayanan, mulai dari primer hingga tersier. Menurutnya, sistem berbasis data akan memperkuat layanan promotif dan preventif, khususnya kesehatan ibu dan anak.
Dia juga menyoroti pentingnya penguatan Cakupan Kesehatan Geografis (CKG) dalam perencanaan kesehatan daerah. Langkah ini dinilai penting agar penganggaran dan distribusi obat lebih tepat sasaran dan tidak timpang antarwilayah.
Ketua Panitia Musda III IAKMI Papua Barat, Yenny Rumengan, mengatakan tantangan kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks. Menurutnya, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kabupaten dan kampung.
“IAKMI Papua Barat siap berada di garis terdepan dalam mendukung transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan hingga ke daerah,” ucapnya.
Adapun Musda diikuti peserta dari tujuh kabupaten di Papua Barat. Tiga pengurus cabang telah terbentuk di Manokwari, Fakfak, dan Kaimana, serta empat bakal cabang lainnya. (LP14/red)
