MANOKWARI,Linkpapua.com- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM lewat program Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp1,2 juta per UKM. Program ini disambut antusias para pelaku usaha di Manokwari.
Warga yang mengusulkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di kabupaten Manokwari Membeludak. Ratusan warga beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Perindakop dan UKM kabupaten Manokwari, Jumat 30 April 2021. Padahal menurut petugas, seharusnya pendaftaran sudah tutup sehari sebelumnya, namun berhubung antusias warga yang mendaftar masih tinggi, terpaksa pendaftaran diperpanjang.
Kantor lurah Sanggeng yang berada pas di sebelah kantor dinas juga menjadi sasaran kerumunan massa. Bahkan petugas terpaksa bekerja sampai pukul 3.00 pagi.
Pantauan di lokasi, tampak antrian warga cukup panjang memenuhi halaman parkiran bahkan sampai jalan raya depan kantor dinas Perindakop. Padatnya warga sempat membuat kemacetan lalu lintas depan kantor dinas.
Sekretaris Dinas Perindakop dan UKM Pemkab Manokwari Teguh Budi Prakoso mengatakan awalnya pihaknya belum mengetahui perihal bantuan BLT UMKM, Namun Jumat pekan lalu, saat melaksanakan webinar dengan Dinas Perindakop dan UKM Papua Barat barulah pihaknya mengetahui terkait bantuan itu.
“Kaget begini ternyata warga malah lebih duluan membaca berita yang sudah beredar luas di medsos, tentang bantuan serta apa yg dibutuhkan sebagai persyaratan,” katanya di ruang kerjanya, Jumat (30/4/21).
Batas waktu yang kita berikan hanya 3 hari. Namun animo warga yang begitu banyak membuat kita masih menerima permohonan berkas sampai hari ini,” lanjut Budi Prakoso.
Menurutnya, data-data yang dibutuhkan saat mendaftar mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon.
Pelaku UMKM yang belum memiliki rekening masih bisa tetap mendaftar. Sebab, nantinya pelaku UMKM yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur.
Menariknya, dari pengurusan BLT ini baru ketahuan kalau selama ini pelaku ekonomi kecil di Manokwari sebagian besar tidak memiliki SKU. Melonjaknya permohonan membuktikan bahwa selama ini banyak yang belum punya SKU.
Menurutnya pihaknya sudah memberlakukan protokol kesehatan. Namun jumlah warga yang terlalu banyak membuat petugas kewalahan.
“Kami sudah mewaspadai jangan sampai perkumpulan massa ini jadi klaster baru. Tapi mau bagaimana lagi, warga begitu banyak, petugas kewalahan, nanti warga marah. Apalagi saat pandemi begini kondisi ekonomi warga juga sulit,” kata Budi Prakoso.
Sampai saat ini petugas Dinas Perindagkop masih menginput semua data pelaku UMKM yang masuk. Banyaknya permohonan karena adanya keleluasaan yang diberikan bagi UMKM untuk memasukkan nama sebanyak-banyaknya.
“Batas pendaftaran hari ini. Namun warga masih membeludak jadi kita tampung semua dulu. Yang sudah duluan kita dahulukan. Yg belakangan mungkin gelombang dua. Kalau kita tolak, takut warga protes,” imbuhnya. (LP2/red)
