27.9 C
Manokwari
Senin, Desember 8, 2025
27.9 C
Manokwari
More

    Bupati Kasihiw: Perilaku Koruptif Masih Terjadi, Harus Dicegah Bersama

    Published on

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, korupsi masih menjadi masalah serius dalam tatanan birokrasi. Dibutuhkan partisipasi bersama agar praktik koruptif bisa dicegah dari hulu ke hilir.

    Hal ini diutarakan Kasihiw saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi pengawasan daerah bertema “Sinergitas Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Hotel Stengkol, Teluk Bintuni, Sabtu (9/12/2023).

    Kasihiw menekankan perlunya sinergitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran lembaga pemerintah. Kedua, kata dia, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mencapai good governance.

    Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Sebut Daerah Masih Bergantung Dana Transfer

    “Pentingnya kerja sama, terutama oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Alat Pengawas Harian (APH),” ujar Petrus Kasihiw.

    Bupati Kasihiw, memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023.

    Baca juga:  Kejari Teluk Bintuni Gelar Bimtek Jaga Desa, Kawal Penggunaan Dana Desa

    “Perilaku koruptif tetap menjadi musuh bersama, dan pengawalan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Petrus Kasihiw.

    Dalam harapannya, ia menginginkan agar kegiatan ini memberikan manfaat terutama dalam pencegahan dan penanganan korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni. Bagi APIP, diharapkan kegiatan ini menjadi pedoman dalam pencegahan tindak korupsi sejak dini.

    Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD

    Sementara itu, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan dapat memahami kendala dalam pelaksanaan tugasnya dan melakukan pencegahan tindak korupsi sejak dini.

    “Pertemuan kali ini juga saya harapkan membawa manfaat yang baik bagi masyarakat dengan memudahkan pemahaman terhadap alur pengaduan indikasi tindak korupsi sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Kasihiw. (LP5/red)

    Latest articles

    KAPP Raja Ampat Genjot Digitalisasi Usaha Usai Terima Bantuan Pusat

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berkomitmen mempercepat proses digitalisasi organisasi dan memperkuat layanan pendampingan...

    More like this

    SIWO PWI Papua Barat Sukses Gelar Mini Turnamen Futsal, Libatkan Mitra Strategis

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat melalui Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) sukses...

    PELNI Group Gratiskan Angkut Barang Bantuan untuk Bencana di Sumut dari Seluruh Wilayah Indonesia

    JAKARTA, Linkpapua.id– PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI membuka layanan pengiriman bantuan bencana...

    Tim Forensik dan DVI Polda Papua Barat Gelar Otopsi Korban Yang Ditemukan di Mobil Innova

    MANOKWARI, Linkpapua.id– Tim Forensik dan Disaster Victim Identification (DVI) Polda Papua Barat hari ini...