24.1 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
24.1 C
Manokwari
More

    Desain Kantor DPR Papua Barat Sudah Siap, Pemprov Siapkan Lahan di Samping Polda

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB).

    Menyesuaikan desain yang telah disiapkan pihak DPR, Pemprov menetapkan lahan seluas 5 hektare yang berlokasi di samping markas Polda Papua Barat sebagai lokasi pembangunan.

    Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan awalnya pemerintah berencana menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung DPR dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Targetkan Rehabilitasi 8 Hektare Mangrove di 4 Kabupaten

    Namun, karena pihak DPR telah lebih dahulu menyiapkan desain gedung yang membutuhkan lahan seluas 5 hektare, maka pemerintah memutuskan mengikuti arahan tersebut.

    “Kami memiliki lahan di samping Polda Papua Barat yang secara luas mencukupi untuk pembangunan gedung DPR. Sesuai petunjuk dari Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan) agar mengikuti keinginan dewan sehingga lahan di samping Polda yang akan digunakan,” ujar
    Lakotani di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (23/5/2025).

    Baca juga:  Kenalkan Sarba Nofalita Tatuta, Pembawa Baki Paskibraka Papua Barat 2025

    Sementara itu, untuk pembangunan kantor MRP, Pemprov masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Gubernur. Lakotani mengungkapkan Gubernur Dominggus sebelumnya sempat menyebutkan adanya lahan kosong sekitar 2 hektare di sekitar kompleks perkantoran pemerintah.

    “Nanti kita lihat dan informasi ini terus berkembang apakah lahan di sekitar kantor pemerintahan di samping kantor perbendaharaan itu yang digunakan atau bagaimana. Saat ini masih menunggu,” katanya.

    Baca juga:  Papua Barat Terima Penghargaan Penurunan Stunting dari Kemendagri

    Terkait pembiayaan pembangunan, Lakotani menegaskan Pemprov tetap berkomitmen menyiapkan lahan dan akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

    “Kami harapkan ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan ke dua kantor ini, tapi pemerintah provinsi komitmen untuk terus mengawal proses ini,” ucapnya. (LP14/red)

    Latest articles

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit Rp140,81 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja naik sementara pendapatan...

    More like this

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit...

    Kalemdikpol Polri Komjen Pol Chryshnanda: Jadilah Polisi yang Bermanfaat dan Rendah Hati bagi Rakyat

    JAKARTA, Linkpapua.id-Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol Polri) Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menegaskan...

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...