MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mengakui adanya tekanan fiskal yang berat setelah fraksi-fraksi DPR menyoroti RAPBD tahun anggaran 2026. Isu utama yang disoroti DPR adalah rendahnya porsi belanja modal, tingginya beban belanja pegawai, dan adanya selisih anggaran yang signifikan di awal pembahasan.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani menyampaikan jawaban resmi pemerintah dalam rapat paripurna DPR Papua Barat, mengakui adanya tekanan fiskal dan kesulitan pendanaan. Dia secara terbuka mengatakan bahwa beban belanja pegawai telah melampaui kemampuan dana fleksibel daerah.
“Dana fleksibel yang bersumber dari DAU dan PAD belum mencukupi karena beban belanja pegawai melebihi kapasitas fiskal daerah,” ujar Lakotani dalam rapat paripurna di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12/2025).
Pemerintah juga mengakui adanya selisih anggaran sebesar Rp315 miliar antara KUA-PPAS 2026 dan Nota Pengantar RAPBD 2026. Lakotani menjelaskan angka awal tersebut masih berupa draf dan belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
“Angka dalam KUA-PPAS sebesar Rp4,103 triliun masih merupakan draf dan belum memperhitungkan kekurangan belanja operasi, pokok pikiran dewan, hibah keagamaan, serta kebutuhan infrastruktur yang tidak dapat dibiayai dana Otsus,” jelasnya.
Terkait kritikan porsi belanja modal yang hanya sekitar 10,18 persen dari total APBD, pemerintah berjanji untuk menindaklanjutinya. Hal ini merupakan salah satu sorotan utama DPR yang harus segera diatasi pemerintah daerah.
“Pandangan DPR terkait kecilnya porsi belanja modal menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Lakotani juga menyinggung soal bonus atlet PON XX 2022 yang belum terealisasi. Dia meminta pertimbangan dan masukan dari DPR terkait keberlanjutan kebijakan pemberian bonus tersebut.
“Kami mohon pertimbangan pimpinan dan anggota dewan terkait besaran bonus atlet, serta dampaknya terhadap konsistensi kebijakan pemberian bonus di masa mendatang,” tuturnya.
Dia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran bidang kesehatan pada tahun 2026 dialokasikan penuh. Selain itu, pemerintah berjanji akan mengelola belanja tidak terduga sebesar Rp40 miliar dengan prinsip akuntabilitas.
“Belanja tidak terduga akan dikelola sesuai prinsip transparansi fiskal, dengan pelaporan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Pemerintah sepakat dengan pandangan fraksi terkait pentingnya konsistensi jadwal pembahasan APBD ke depan. Dia berkomitmen pembahasan RAPBD 2027 akan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sependapat dan berkomitmen untuk memenuhi jadwal serta tahapan pembahasan RAPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. (LP15/red)
