MANOKWARI, LinkPapua.id – Kasus keracunan makanan usai pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak sekolah di Manokwari, Papua Barat, memicu gelombang protes. Mahasiswa dan pemuda turun ke jalan mendesak pemerintah segera mengevaluasi total program tersebut.
Aksi unjuk rasa dipusatkan di perempatan lampu merah Haji Bauw, Wosi, Rabu (6/8/2025). Massa membawa spanduk dan menyuarakan keresahan atas insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa.
Korlap aksi, Noval, menyebut peristiwa itu membuat para orang tua dan siswa khawatir terhadap pembagian makanan di sekolah. Dia menilai pengawasan dan pengelolaan dapur MBG perlu diperketat.
“Niat pemerintah baik, tapi adanya kasus keracunan cukup menjadikan ketakutan bagi anak-anak dan orang tua. Maka kami minta seluruh dapur umum maupun pihak pengelola MBG dievaluasi dan diperketat pengawasannya,” ujarnya.
Noval juga mengingatkan agar insiden serupa tak terulang di sekolah lain. Dia menyayangkan belum adanya kejelasan soal penyebab keracunan.
“Kasihan anak-anak. Mereka ke sekolah untuk menimba ilmu, namun ketika ada kelalaian segelintir orang mengakibatkan anak-anak menjadi korban,” katanya.
Ketua BEM STIH Manokwari, Yusuf R Lelo, juga menyatakan sikap tegas soal kejadian itu. Dia mengaku program MBG punya banyak manfaat, tetapi pelaksanaannya dinilai amburadul.
“Semua program pasti anak plus minusnya. Namun, jika sudah terjadi kasus keracunan, maka menjadikan kami mahasiswa peduli dengan masa depan adik-adik kami yang masih di bangku sekolah,” ucapnya.
Yusuf menuntut transparansi pengelolaan MBG, mulai dari dapur umum, bahan baku, tenaga masak, hingga anggaran. Dia mendesak agar semua dapur umum memenuhi standar operasional.
“Jika memang program MBG baik maka, dapur umum harus memiliki izin yang jelas, dan petugas yang mengelola harus benar-benar tau bagaimana cara menyiapkan makanan yang bergizi dan sehat untuk dimakan karena yang dilayani adalah manusia,” tuturnya.
Ketua KP2IT Papua Barat, Pilatus Lagoan, juga turut bersuara dalam aksi tersebut. Dia menilai MBG mengabaikan pola makan lokal yang selama ini dijaga masyarakat Papua.
Pilatus menyebut program MBG bisa menimbulkan dampak lebih buruk jika terus dibiarkan. Ia mengingatkan soal potensi kematian hingga praktik penyalahgunaan anggaran.
“Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan MBG dialihkan untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang,” serunya. (LP14/red)
