Pencanangan Zona Integritas Papua Barat: Pelayanan Publik Jangan Lagi Berbelit-belit

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Dian Natalisa mengingatkan, tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat menjadi wujud akuntabilitas birokrasi.

“Bapak presiden juga mengingatkan tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat merupakan out came reformasi birokrasi,” ujar Dian pada pencanangan zona integritas di Papua Barat, Selasa (29/3/2022)

Hari ini secara serentak, tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Barat mengikuti penandatanganan pencanangan zona integritas. Tujuh OPD di antaranya BPKAD, BKD, Bapenda, PUPR, PTSP, Biro Pengadaan Barang dan jasa serta Biro administrasi Pelaksanaan Otsus.

Baca juga:  Pengawas Adhoc di Raja Ampat Dapat Jaminan Sosial dari BP Jamsostek

Pencanangan ini juga menandai transformasi birokrasi di PB. Menurut Dian, reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, harus lahir dari birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Karenaya, inti perwujudan WBK dan WBBM yang paling krusial adalah pelayanan publik.

Baca juga:  Mola Kantongi 13 Dukungan, Siap Maju Ketua KONI Papua Barat 2026-2030

“Mewujudkan hal tersebut yakni dengan pemenuhan pelayanan publik.
Pelayanan publik perlu dilakukan terobosan guna meningkatkan motor reformasi birokrasi,” paparnya.

Pada tahun 2020 dan 2021 pelayanan publik Papua Barat mendapatkan nilai baik. Diharapkan nilai IPP pada berikutnya bisa terus ditingkatkan.

Sementara, Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, instansi pemerintah perlu membangun pilot project evaluasi birokrasi pada unit kerja yakni dengan membangun zona integritas. Zona integritas ini merupakan komitmen dalam mencapai WBK dan WBBM.

Baca juga:  161 Anggota Kontingen Malut Tiba di Manokwari, Ikut 12 Kategori Lomba

“Wujud nyata dari komitmen ini adalah Mewujudkan pelayanan prima dalam menjalankan tugas sebagai aparat sipil negara,” ujarnya.

Dikatakan Nataniel, dalam mewujudkan hal tersebut membutuhkan sinergi. Mulai dari pimpinan sampai paling bawah sesuai dengan janji yang ditetapkan.

Ia pun berharap setelah pencanangan zona integritas, OPD menyiapkan aksi yang konkret sesuai aturan yang berlaku. Sehingga predikat yang sudah didapatkan bisa dipertahankan. Bahkan ditingkatkan lagi.(LP9/Red)

Latest articles

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan kepada SMP Negeri 2 Kaimana berupa bantuan alat musik...

Bupati Kaimana Lepas 10 Peserta Ziarah Rohani

More like this

Yustina Ogoney, Perempuan Moskona Pertama yang Dipercaya Pimpin OPD di Teluk Bintuni

MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., resmi menunjuk Yustina Ogoney, S.E., M.M. sebagai Pelaksana...

Pemprov Papua Barat Kejar Serapan Anggaran 95 Persen, Realisasi OPD Baru 53 Persen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)...

Wabup Mugiyono Harap KKL Berkontribusi dalam Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Laporo...