MANOKWARI, LinkPapua.id – Pendataan orang asli Papua (OAP) di Papua Barat sudah mencapai 86 persen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus jemput bola ke kampung-kampung demi mengejar target nasional 99,94 persen hingga akhir 2025.
Kepala Disdukcapil Papua Barat, Ria Maria Come, mengatakan pihaknya memprioritaskan pendataan OAP. Dia menyebut pendataan ini jadi tolok ukur penting dalam arah kebijakan pemerintah provinsi.
“Karena pendataan OAP masuk dalam misi ketujuh Gubernur dan Wakil Gubernur (Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani) sehingga pendataan OAP menjadi prioritas. Kami ditargetkan di akhir tahun harus mencapai 99,94 persen secara nasional,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Metode yang digunakan dalam pendataan OAP adalah pendekatan marga. Untuk itu, Disdukcapil bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sebagai lembaga adat.
Selain itu, pendataan juga dilakukan melalui kategori pengakuan berdasarkan kartu keluarga. Kategori tersebut meliputi ibu dan bapak OAP, ibu OAP-bapak non-OAP, dan bapak OAP-ibu non-OAP.
Ria menyebutkan, sudah delapan kali pertemuan dilakukan bersama dewan adat, pokja adat, dan suku-suku di Papua Barat. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam sistem aplikasi SIAK+.
Namun, dia menyebut aplikasi itu masih dalam pengembangan. Karena itu, pembaruan data bisa dilakukan setiap hari.
Jumlah penduduk Papua Barat saat ini tercatat sebanyak 580.582 jiwa. Sementara jumlah OAP sebanyak 294.532 jiwa berdasarkan data per 29 Juli 2025.
Manokwari menjadi daerah dengan jumlah OAP terbanyak, yakni 90.277 orang. Sedangkan paling sedikit berada di Kabupaten Pegaf sebanyak 29.923 orang.
Menurut Ria, data kependudukan bersifat dinamis karena setiap hari ada orang lahir, meninggal, pindah, dan datang. Maka itu, data resmi kami rilis tiap 30 Juni dan 31 Desember agar benar-benar valid.
Dia menekankan pentingnya data kependudukan dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pemerintahan. Data ini menjadi dasar dalam alokasi anggaran hingga pencegahan tindak kriminal.
“Ketika orang mau dapat bantuan, bayar pajak, buat SIM, BPJS, seluruhnya menggunakan NIK, pemeriksaan sidik jari, retina mata mengungkap tidak adanya kesamaan antar setiap manusia,” katanya.
Ria mengaku pendataan di lapangan masih terkendala soal anggaran dan jaringan. Timnya perlu turun langsung ke kampung-kampung untuk mempercepat pendataan.
“Tentunya menjemput bola akan mendapatkan hasil yang lebih banyak namun memerlukan anggaran karena harus mendatangi setiap kampung. Terlebih lagi di beberapa kabupaten jarak antar kampung jauh dan susah dijangkau,” ungkapnya.
Dia berharap persoalan jaringan bisa segera diatasi. Disdukcapil sudah menyampaikan kebutuhan ini ke Dinas Kominfo.
“Terkait akses jaringan kami sudah menyampaikannya kepada Infokom agar mengadakan Starlink,” ucapnya. (LP14/red)
