Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

Baca juga:  10 Calon Anggota KPU Papua Barat Jalani Uji Kelayakan di Jakarta

Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

Baca juga:  Gantikan Rusdi Masse, Sahroni Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

“Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

Baca juga:  Bupati Raja Ampat Desak DPR RI Tinjau Kembali Kewenangan Tambang

Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

Asap Kebakaran TPA Manokwari Ancam Kesehatan, Pemprov Papua Barat Wajibkan ASN...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mewajibkan ASN dan non-ASN memakai masker di lingkungan kerja menyusul kebakaran TPA Manokwari. Kebijakan tersebut diterapkan karena asap...

More like this

Kaimana Buka Rangkaian Musda Golkar Papua Barat, Pengurus Definitif Jadi Target

KAIMANA, Linkpapua.id– Pengurus DPD Partai Golkar Papua Barat tiba di Kabupaten Kaimana, Selasa (11/8/2026),...

Wabup Mugiyono Ajak ASN dan Masyarakat Jaga Kebersihan Jelang HUT RI

‎MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar apel gabungan yang dilanjutkan dengan kerja bakti di kawasan...

Polda Papua Barat Pastikan Personel dan Peralatan Siap Tangani Karhutla

MANOKWARI, Linkpapua.id-Polda Papua Barat melaksanakan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan...