25.3 C
Manokwari
Jumat, Agustus 8, 2025
25.3 C
Manokwari
More

    Pemerintah Diminta Hentikan Perizinan Lahan Sawit di Sorong Selatan

    Published on

    MANOKWARI- Ketua Aliansi Masyarakat Sagu (Amasa) Papua Barat, Trisep Kambuaya mendesak Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup RI menghentikan seluruh proses yang berhubungan dengan pelepasan kawasan hutan di distrik Konda Dan distrik Teminabuan untuk kepentingan “PT Anugrah Sakti Internusa (ASI)”.

    “Penolakan ini semata-mata hanya dilakukan untuk membantu masyarakat pribumi melindungi keberadaan hutan yang tersisa di kabupaten Sorong Selatan khususnya di distrik Konda dan distrik Teminabuan. Karena di dalam hutan tersebut terdapat dusun sagu, kayu, air, hutan mangrove, pasir, batu dan marga satwa lain .Hutan tersebut juga merupakan tempat untuk masyarakat disekitanya berburu,mencari nafkah,”ungkapnya kepada media ini, Selasa (17l8/8/2020).

    Baca juga:  Pemda Diminta Prioritaskan Tenaga Honorer Pada Formasi 2019 dan 2020

    Pihaknya mendesak Gubernur Papua Barat mencabut Keputusan Gubernur Tentang Penunjukan Tim Tata Batas Kawasan Hutan yang bekerja untuk mempercepat proses perizinan PT ASI.

    Aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Sorong Selatan menyurati Bupati Kabupaten Sorong Selatan agar tidak menyetujui seluruh proses yang berhubungan dengan pemberian izin kepada “PT Anugrah Sakti Internusa (ASI)” Dan PT Persada Utama Agromulia (PAU) yang rencananya akan beroperasi di distrik Wayer sampai Distrik Kais.

    Baca juga:  Pedagang Pasar Wosi Mulai Pasang Bendera dan Spanduk Jelang HUT RI ke 80

    “Aliansi Masyarakat Sagu (Amasa),meminta Saudara Bupati Kabupaten Sorong Selatan Segera Mencabut Surat Keputusan (SK) untuk ”Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal (KPA) yang di dalamnya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Papua Barat, Perwakilan Akademisi dari Kampus Universitas Papua,” tegasnya.

    “Dalam waktu dekat, kami bersama masyarakat adat Pemilik hutan, dusun sagu di distrik Konda dan Teminabuan akan datangi Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Rektor Unipa, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Bupati Kabupaten Sorong Selatan, DPR Kab Sorong Selatan, untuk menolak seluru upaya dari Kaum Kapitalis yang bekerja sama untuk mencaplok hutan dan kekayaan alam serta seluruh hak kesulungan dan hak milik tanah adat masyarakat pribumi Papua Lebih khusus tanah Adat Masyarskat Distrik Konda dan Teminabuan,”tutupnya.(LPB3/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan sertifikasi pemandu selam profesional. Pelatihan ini digelar di D’Coral Paradise...

    More like this

    Pidar Papua Barat Kritik Program MBG, Serukan Pendidikan-Kesehatan Lebih Penting

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pilar Demokrasi Rakyat (Pidar) Papua Barat menolak program Makan Bergizi Gratis...

    Massa Demo di Manokwari Desak Evaluasi MBG Usai Kasus Keracunan Makanan

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Kasus keracunan makanan usai pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak...

    Dit Lantas Polda Papua Barat Bagikan Bendera Merah Putih Jelang HUT ke 80 RI

    MANOKWARI, Linkpapua.id— Semangat kemerdekaan mulai membara di Kabupaten Manokwari. Dalam rangka menyambut HUT RI...