27.6 C
Manokwari
Kamis, Februari 12, 2026
27.6 C
Manokwari
More

    Sejumlah anggota dewan tinggalkan sidang sebelum tutup, Bons Rumbruren: Tidak Etis

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com– Rapat paripurna DPRD Manokwari pada Kamis (26/11/2020)dengan agenda Penetapan KUA-PPAS APBD 2021 diwarnai “walk out” sejumlah anggota dewan sebelum penutupan sidang.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Bons.S. Rumbruren yang memimpin rapat pun sempat mempertanyakan ini.

    Seharusnya menyampaikan sambutan sebelum menutup rapat paripurna, Bons justru mempertanyakan sikap yang diambil oleh para anggota dewan tersebut.

    “Saya tidak sampaikan sambutan pimpinan DPRD. Saya akan langsung menutup rapat paripurna ini,”ujarnya dihadapan pjs bupati dan jajarannya.

    Baca juga:  Gubernur Papua Barat Tegaskan Moratorium Mutasi ASN Masih Berlaku

    Usai menutup rapat paripurna, kepada wartawan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab dari sejumlah anggota dewan yang meninggalkan ruangan.”

    Kalau ada hal yang tidak disetujui oleh anggota dewan kenapa tidak interupsi. Mekanisme itu yang bisa diambil, bukan tiba-tiba keluar ruangan. Saya anggap ini tidak etis dan tidak menghargai pimpinan dewan. Sehingga akan disampaikan ke Badan Kehormatan,”ungkap Bons.

    Dari 14 anggota dewan yang hadir hanya menyisakan 7 anggota dewan dalam ruangan paripurna. Sebelum ditutup, telah ditandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Pjs bupati Manokwari diwakili oleh staf bupati Hendri Sembiring dalam penandatanganan tersebut.

    Baca juga:  Kanwil Kemenkumham Papua Barat Kembali Capai Realisasi Anggaran yang Maksimal

    Dalam sambutan pjs bupati Manokwari yang dibacakan oleh staf ahli bupati Manokwari Hendri Sembiring mengatakan hasil akhir pembahasan KUA-PPAS harus mengacu pada RPJMD sehingga apa yang jadi kesepakatan legislatif dan eksekutif tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

    “Tahun 2021 masih memperhatikan kondisi daerah yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Ini juga berdampak pada turunnya pendapatan anggaran daerah, seperti DAU, DAK dan otsus serta pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan dan kerja sama yang harmonis kedepannya dapat terus terjaga dalam pembahasan raperda APBD 2021 yang paling lambat dilaksanakan tanggal 30 November. Untuk itu TAPD dapat segera berkoordinasi dengan OPD untuk menyusun renja dan RKA,”ungkap bupati.

    Baca juga:  ASN Pemprov Papua Barat Dinonjobkan karena Perusakan Kantor

    DPRD Manokwari telah menjadwalkan pembukaan pembahasan APBD 2021 pada Jumat, esok.(LPB3/red)

    Latest articles

    Dominggus Ajak 6 Provinsi di Papua Sinergi Garap Pembangunan Rendah Karbon

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak enam provinsi di tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan rendah karbon. Sinergi ini guna...

    More like this

    Dominggus Ajak 6 Provinsi di Papua Sinergi Garap Pembangunan Rendah Karbon

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak enam provinsi di tanah Papua...

    Kanwil Kemenkum Pabar Harmonisasi Ranperbup Program Satu Milyar Satu Kampung Kaimana

    MANOKWARI, Linkpapua.id– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memfasilitasi kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati...

    Gubernur Papua Barat Minta Gereja Efata Manggoapi Aktif Bangun Ekonomi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong Jemaat Efata Manggoapi untuk terlibat...