MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung pembentukan dua daerah otonomi baru (DOB), yakni Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten MPUR. Kehadiran dua kabupaten baru ini dinilai sangat strategis untuk mendorong efektivitas pelayanan di pelosok.
“Kehadiran kabupaten baru akan meningkatkan kesejahteraan karena pembukaan isolasi, terciptanya lapangan kerja dan rentang kendali pelayanan dapat diperpendek,” ujar
Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Daerah Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marini dalam acara rekonsiliasi di kediaman Kepala Suku Besar Arfak, Selasa (28/1/2025).
Marini menjelaskan, pada tahun 2013 Pemprov Papua Barat menindaklanjuti usulan sejumlah pemerintah kabupaten untuk membentuk DOB. Usulan pemprov ini diterima dan diproses oleh DPR RI hingga mendapat persetujuan pada akhir 2013.
“Adapun DOB di Provinsi Papua Barat yang mendapat persetujuan ampres yaitu DOB Provinsi Papua Barat Daya, DOB Kabupaten Manokwari Barat, DOB Kota Manokwari, DOB Moskona, DOB Kokas, DOB Imeko, DOB Maybrat Sau, DOB Malamoi, DOB Raja Ampat Selatan dan DOB Raja Ampat Utara,” jelasnya.
Menurut Marini, pada tanggal 17 November 2022 RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi undang-undang. Dengan demikian masih ada 9 DOB yang perlu terus dikawal oleh pemerintah baik provinsi induk Papua Barat maupun Papua Barat Daya untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang.
Selanjutnya 2 DOB yang secara geografis masuk dalam daerah Papua Barat yaitu DOB Manokwari Barat dan Kabupaten MPUR yang sebelumnya saling konflik. Hari ini telah sampai pada tahap rekonsiliasi dan kesepakatan untuk dijadikan pemekaran DOB.
“Rekonsiliasi ini merupkan langkah maju untuk mempercepat terbentuknya DOB di wilayah ini. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang pernah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam pertemuan pada awal tahun 2023 di Jakarta,” tuturnya.
Kesepakatan antara kedua DOB ditandai dengan pemotongan bambu yang di setiap ujungnya dipegang oleh ketua tim DOB Manokwari Barat dan Kabupaten MPUR.
Marini juga mengatakan dengan adanya kesepakatan kedua DOB ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan. Agar nantinya seluruh komponen masyarakat dapat bersatu.
Menyingkirkan perbedaan dan saling bergandengan tangan untuk menyambut hadirnya DOB ketika pemerintah pusat mencabut moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014.
“Rekonsiliasi ini kami dukung penuh, dan kami harapkan didukung pula oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Kabupaten Tambrauw. Sehingga konflik dapat berakhir dengan hadirnya DOB bagi masyarakat di wilayah ini. Apabila kesempatan ini tidak dimanfaatkan maka harapan untuk memiliki kabupaten sendiri akan semakin lama dan jauh,” tutupnya. (LP14/red)
