26.6 C
Manokwari
Jumat, September 26, 2025
26.6 C
Manokwari
More

    Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

    Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

    Baca juga:  Polresta Manokwari Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 Jaga Stabilitas Keamanan

    “Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

    Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

    Baca juga:  1 Tahun PKBM Kasih Rumbai Koteka Bintuni : Kini Tampung Ratusan Anak Putus Sekolah

    “Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

    Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

    Baca juga:  Fraksi Otsus PB Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer di Pedalaman jadi ASN

    Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

    “Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

    Latest articles

    Banggar DPR RI Minta Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan, Bukan...

    0
    JAKARTA, LinkPapua.id - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan. Dia meminta pemerintah melakukan deteksi dini...

    More like this

    Banggar DPR RI Minta Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan, Bukan Dihentikan

    JAKARTA, LinkPapua.id - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis...

    28 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil Lawan Arab Saudi-Irak, 8 Langganan Dicoret

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk menghadapi Arab...

    Dominggus Mandacan Ungkap Pergub Izin Tambang Rakyat Masih Tersendat

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkap peraturan gubernur (pergub) soal izin...