BINTUNI, linkpapua.com – Sekretaris Daerah Pemkab Teluk Bintuni Frans N Awak menyentil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Frans menyebut Dinas Perumahan belum melaporkan data honorernya, tetapi telah memproses pembayaran tenaga honor.

“Kami sudah diperintahkan untuk mengeluarkan SK honorer daerah. Prosesnya pimpinan OPD dan kasubag kepegawaian melaporkan kepada Asisten III. Proses itu tidak diikuti oleh beberapa OPD. Mereka tidak melaporkan data honorernya, tetapi langsung memproses anggaranya,” ucap Frans saat apel di halaman Kantor Bupati Bintuni, Jumat (22/4/2022).

Menurut Frans, OPD masih diberi kesempatan melaporkan data honorernya. Jika sampai data honorer telah ditetapkan dan ditandatangani bupati maka honorer yang belum terdaftar tidak akan diakomodir lagi.

Selain itu, Frans juga menyoroti soal honorer yang telah lama mengabdi namun tiba tiba diberhentikan. Termasuk honorer dari kalangan anak 7 suku.

“Ada adik-adik kita yang notaben anak asli 7 suku kok dikeluarkan. Dan ada yang sudah bekerja honorer lama kok dikeluarkan. Serta ada juga honorer yang baru ikut dikeluarkan,” jelasnya.

Frans berharap kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah. Pada akhirnya ini akan memengaruhi kinerja pelayanan.

Ia mengingatkan bahwa setelah penetapan honorer, tidak ada lagi toleransi. Semua harus bekerja. Pimpinan OPD harus bisa mengatur ASN dan honorer wajib masuk kantor.

Kepala Dinas Perumahan Bintuni Dorus Orocomna saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah melaporkan data honorer ke Asisten III Setda Teluk Bintuni. Namun saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi.

“Honorer kami di Dinas Perumahan selama 3 bulan belum terbayarkan dan kami sudah melaporkan kepada pak Asisten III. Ini sudah dalam proses. Untuk administrasi menyusul,” jelasnya. (LP2/red)